Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I kembali menyelenggarakan Rapat Pleno RPP Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (RPP JKK JKM PPBASN) Senin (28/8/2017) pukul 9.30 sd 12.00 WIB, di ruang rapat Legiprudensi Gedung Ditjen. PP Kemenkumham.

 

Rapat yang dipimpin Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Dr. Karjono SH MHum dihadiri perwakilan dari DJSN, Kemenaker, dan Kemenkeu. Hal yang dibahas dalam rapat terutama mengenai 4 (empat) surat dari Kementerian atau Lembaga, yaitu DJSN, Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kemensetneg.

 

Pada 3 (tiga) surat dari DJSN, Kemenaker, dan BPJS Ketenagakerjaan pada intinya menyampaikan keberatan mengenai pengelola program. Sudah semestinya pengelola program JKK dan JKM itu hanyalah BPJS Ketenagakerjaan dan tidak yang lain, karena UU Nomor24 tahun 2011 tentang BPJS menentukan penyelenggara jaminan sosial itu hanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan surat dari Kemensetneg yaitu bahwa untuk kelanjutan proses harmonisasi RPP JKK JKM PPBASN ini dilanjutkan di tingkat Kemenko Perekonomian.

 

Dalam rapat juga telah dikemukakan banyak hal, antara lain soal ketidakjelasan jenis-jenis kepegawaian di lingkungan penyelenggara negara sehingga juga berimbas pada ketidakjelasan perlindungan jaminan sosialnya.