Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (01/11/2017) – Pengujian terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi. Agenda Uji Materi hari ini yaitu mendengarkan keterangan Presiden dan DPR, hadir dari pihak Pemerintah diwakili oleh Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan beserta jajarannya dan perwakilan dari Pihak Kejaksaan Agung. Sementara, dari pihak Pemohon perkara Nomor 74/PUU-XV/2017 diwakili olehKuasa Hukumnya.

 

Pada kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemerintah menyampaikan, bahwa tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat klausul verbal antara kerugian yang dialami Pemohon baik yang bersifat spesifik, khususnya dengan berlakunya pasal Aquo yang dimohonkan di Uji oleh pihak Pemohon.

 

Pemerintah juga menyampaikan bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak mengurangi dan membatasi hak seseorang atau Hak Pemohon untuk menjalani proses peradilan dalam kasus hukum terutama dalam memberikan kesaksian oleh para pihak. Dan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum, setiap orang diberikan hak konstituonal secara penuh oleh UUD 1945. Sehingga Pemerintah berpendapat bahwa tidak adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon terhadap keberlakuan pasal Aquo karena tidak ada sebab akibat yang dialami oleh Pihak Pemohon.

  

Kelanjutan dari Sidang Uji Materi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kembali diagendakan untuk mendengar keterangan ahli dari pihak pemohon pada 20/11/17 mendatang.