Berita/Kegiatan DJPP

Kamis (12/10/2017) pukul 13.00 WIB, Yunan Hilmy, SH, MH, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II memimpin rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Djakarta, di ruang Legiprudensi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

 

Rapat yang dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) membahas materi muatan RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke Dalam Modal (Perum) Pengangkutan Djakarta untuk diselaraskan baik secara substansi maupun teknis, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan RPP ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 yang menyatakan bahwa ”Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara tersebut.”

Penambahan PMN pada Perum PPD berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perhubungan Tahun 2013 dan 2014 yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh Perum PPD dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan Perum PPD sebagai BPYBDS, sebesar Rp103.869.300.016,00 (seratus tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu enam belas rupiah), dengan rincian 10 (sepuluh) unit bus besar program Bus Rapid Transit tipe Euro II Engine Model 2 (dua) Pintu dengan nilai Rp10.979.100.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 dan 78 (tujuh puluh delapan) unit bus besar program Aglomerasi tipe Euro II Engine Model 2 (dua) Pintu dengan nilai Rp92.890.200.016,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus ribu enam belas rupiah) yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Dalam rapat juga dibahas mengenai tujuan penambahan PMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, dimana penyertaan modal Negara bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan Perseroan Terbatas.

Rapat menyepakati harmonisasi terhadap RPP selesai dan untuk selanjutnya di sampaikan ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara guna penetapannya.