Berita/Kegiatan DJPP

Imam Santoso, Plh. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I. memimpin  rapat pleno awal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPerpres Satuan Tugas Pemberantasan Kejahatan di Bidang Perikanan dan Penyelundupan (PKPP) pada Rabu (20/09/17).

  

Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, Sekretariat Kabinet, Mabes TNI, Kepolisian, Badan Intelijen Negara dan Badan Keamanan Laut terlihat hadir dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat 553 Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

 

RPerpres ini menyatakan tugas dari Satgas PKPP adalah melaksanakan pemberantasan kejahatan di bidang perikanan dan penyelundupan. Hal tersebut untuk menggantikan tugas Satgas Illegal Fishing yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing). Namun, RPerpres yang sudah masuk proses pengharmonisasian pada Desember 2016 ini, dikembalikan lagi untuk dikaji ulang. Menurut Kemsetneg terdapat substansi yang tidak disetujui oleh Kemenpan&RB terutama hal krusial mengenai judul rancangan, tugas, fungsi, dan susunan Organisasi.

 

Hal yang masih menjadi perdebatan dan belum diputuskan adalah judul dari RPerpres ini. Setkab mengusulkan menggunakan judul “RPerpres tetang Satgas Penyulundupan” sementara dari Kemenkopolhukam dan KKP sepakat tetap menggunakan judul yang lama yaitu RPerpres tentang Satgas Kejahatan di Bidang Perikanan dan Penyelundupan. Karena dengan memasukan frasa “Kejahatan di bidang Perikanan” tetap mencerminkan bahwa RPerpres ini menggantikan RPerpres Satgas Illegal Fishing.

 

Jumlah dari Wakil Pelaksana Harian dalam susunan organisasi Satgas PKPP juga disinggung.  Usulan dari Kemenpan&RB hanya diperbolehkan menggunakan 4 (empat) Wakil Pelaksana Harian. Akan tetapi menurut Kemenkopolhukam dan peserta rapat lainnya menegaskan bahwa Wakil Pelaksana Harian ini tetap menjadi 10 (sepuluh) wakil pelaksana. Karena sesuai kebutuhan untuk menjalankan satgas ini. Dari Mabes TNI menambahkan 1 (satu) wakil pelaksana harian yaitu Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia.

 

Perwakilan Ditjen Bea dan Cukai mengatakan, saat ini pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden sedang dalam proses dan Rancangan tersebut sudah di Kemsetneg tinggal menunggu untuk penandatanganan. Satgas ini juga mengatur mengenai penyulundupan, jadi perlu diklarifikasikan kembali ke Kemensetneg apakah isi dari RPerpres Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi beririsan dengan Satgas PKPP.

 

Agenda selanjutnya akan dilakukan rapat koordinasi di Kemenkopolhukam untuk memutuskan permasalahan yang masih belum disepakati oleh kementerian terkait RPerpres ini.