Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi Perundang-undangan I telah menyelenggarakan rapat pleno Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada Rabu (30/08/2017). Rapat dipimpin oleh Karjono Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I.

 

Agenda rapat pleno yaitu mendengarkan paparan dari Kementerian Agama selaku pemrakasa terhadap garis beras RPP yang akan diharmonisasikan. Rapat kemudian berjalan dengan mendengarkan beberapa pandangan dari kementerian/lembaga terhadap RPP terkait, diantaranya terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Ekonomi PMK, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Negara dan MUI.

 

Dari rapat pleno ini, peserta rapat mengharapkan RPP dapat diselesaikan pada bulan Oktober 2017 karena merupakan perintah dari Undang-Undang PP sudah harus terbentuk sejak 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Jaminan Produk Halal diundangkan.

 

Rapat ini juga membahas pengaturan dalam RPP mengenai masukan dari Kementerian Kesehatan terhadap produk obat, alat kesehatan, dan vaksin yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal yang apabila tidak dikonsumsi dapat mengancam keselamatan jiwa, dapat beredar dan diperdagangkan sampai ditemukan bahan yang halal. Rumusan ini masih diargumentasikan lagi, maka dari itu Rapat Harmonisasi akan dilanjutkan ke Rapat Tim Kecil dengan melibatkan seluruh kementerian lembaga yang hadir maupun belum dapat hadir.