Berita/Kegiatan DJPP

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada Rabu (30/08/2017). Sidang gugatan yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi ini dihadiri oleh pihak Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly yang turut didampingi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana.

 

Sidang juga dihadiri oleh tujuh pemohon dari HTI, ACTA, Aliansi Nusantara Kuasa, Advokat Afriady Putra, Yayasan Sharia Law Alqonuni, Pusat Persatuan Islam, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang diwakili masing-masing tim kuasa hukumnya.

 

Sidang dimulai dengan mendengarkan keterangan pemerintah yang disampaikan oleh Tjahjo Kumolo, bahwa Pemerintah membatasi tindakan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ide pikiran yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Hal ini sangat penting demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

“Yang mana pada perkembangan saat ini banyak ormas yang dalam aktivitasnya ternyata menganut atau mengembangkan paham, ideologi atau ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pancasila dan undang-undang dasar 1945.” jelas Tjahjo Kumolo.

 

“Perppu ini tidak melarang warga negara untuk berpikir, bahkan lebih jauh. Tidak melarang untuk menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham tertentu. Yang dibatasi adalah menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ide, pikiran yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini menjadi sangat penting demi menjaga utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi menjaga ketertiban umum.”sambung Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan keterangan pemerintah.

 

Perppu ini memberikan jaminan kepastian hukum pengaturan terhadap kegiatan ormas dalam kehidupan demokrasi yang menuntut ormas untuk berpartisipasi dalam mewujudkan dan menjaga memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjatuhan sanksi kepada ormas yang bertentangan dengan ideologi negara juga tentu tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang, melainkan melalui pertimbangan dari berbagai instansi yang berkaitan dan sesuai dengan undang-undang.

 

Dalam akhir keterangan pemerintah, Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah menolak pengujian para pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan pengujian permohon tidak dapat diterima, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan, menyatakan bahwa pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memenuhi tata cara pembentukan Perppu dalam Undang-Undang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945.