Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi Perundang-undangan I telah menyelenggarakan rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Rabu (23/08/2017).

  

Pada rapat ini disebutkan bahwa RPP tersebut membahas mengenai pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPP ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

 

Hasil rapat ini antara lain laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah  perlu disederhanakan dan dipermudah serta menggunakan sistem informasi elektronik laporan. Kemudahan penyusunan laporan tersebut diatur lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan berkoordinasi dengan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.

 

Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat 556 lantai 5 gedung Setjen Kemenkumham ini dipimpin oleh Direktur Harmonisasi I Dr Drs. Karjono, S.H., Mhum., dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.