Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II Ditjen Peraturan Perundang-Undangan telah merampungkan pembahasan isu krusial dari RPP tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset Yang Tersisa Dari Program Restrukturisasi Perbankan (PRP)  melalui rapat Tim Kecil Pengharmonisasian pada 10 dan 11 Agustus 2017 di Jakarta. Rapat ini  melibatkan Kementerian Keuangan, khususnya Badan Kebijakan Fiskal, Biro Hukum dan Direktorat Hukum dan Humas serta Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain DJKN; serta jajaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Direktur Harmonisasi II, Yunan Hilmy menegaskan bahwa RPP ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur hapus buku dan hapus tagih atas asset berupa tagihan yang tersisa dari PRP pada saat program tersebut diakhiri. Hal ini agar neraca PRP yang dikelola oleh LPS menjadi normal kembali, bersih dari asset bermasalah.  Oleh karena itu rapat Tim Kecil berupaya menyelesaikan hal-hal penting materi muatan yang diatur dalam RPP ini.

Beberapa isu krusial yang telah diselesaikan pembahasannya dan disepakati antara lain adalah, pertama mengenai penyelarasan substansi materi muatan mengenai kriteria aset berupa Tagihan sebagai syarat untuk dilakukan hapus buku dan hapus tagih yaitu segala hak Lembaga Penjamin Simpanan untuk menerima pembayaran sejumlah uang dan/atau aset lainnya dari Debitur, yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan PRP yaitu perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit; akta pengakuan utang; surat berharga bersifat utang, pembebanan kerugian Bank; hak Lembaga Penjamin Simpanan selaku pemegang saham yang timbul dari PRP, termasuk hak dividen dan hak hasil likuidasi perseroan.

Pembahasan kedua mengenai mekanisme penyelesaian aset yang terlebih dahulu dilakukan penyelamatan aset berupa Tagihan dan setelah upaya penyelamatan terlewati barulah kemudian dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan aset berupa Tagihan.

Hal ketiga berlanjut kepada mekanisme hapus buku dan hapus tagih yang akan dilakukan oleh LPS dan adanya pelaporan LPS kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan terkait pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan aset yang tersisa dari PRP, dan yang terakhir mengenai laporan LPS terkait pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Rapat pengharmonisasian yang dihadiri pula oleh Basuki Purwadi, Kepala PKSK BKF dan Farid Azhar Nasution, Director Treasury Group Lembaga Penjamin Simpanan ini akan ditindaklanjuti dengan Rapat Pleno Terakhir sebelum disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa RPP ini.