Berita/Kegiatan DJPP

Rancangan Undang-Undang(RUU) tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 telah selesai pengharmonisasiannya dalam Rapat Pleno yang diselenggarakan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (8/8/2017).

Rapat yang dipimpin oleh Dr. Nasrudin dan dilanjutkan dengan Rapat Tim kecil yang dipimpin oleh Julkhaidir ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai Pemrakarsa, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian. 

RUU ini mengatur mengenai APBN untuk tahun anggaran 2018 sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Materi pengaturan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2018, terdiri dari:

1) Penyempurnaan drafting untuk definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2) Perubahan drafting tentang Dana Insentif Daerah.

3) Pengaturan mengenai pengelolaan Dana Bantuan Internasional oleh Badan Layanan Umum.

4) Perubahan drafting anggaran Belanja Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan hibah yang dialokasikan kepada daerah.

5) Tambahan pengaturan mengenai ketentuan penyaluran Dana Desa.

6) Perubahan drafting pengaturan penyaluran Dana Reboisasi.

7) Perubahan drafting pengaturan faktor pengurang perhitungan Pendapatan Dalam Negeri neto.

8) Pengaturan mengenai pengalokasian Dana Alokasi Umum untuk provinsi dan kabupaten/kota.

9) Pengaturan mengenai penyaluran Dana Alokasi Khusus.

10) Penambahan pengaturan tentang pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antar satuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama ditetapkan oleh Pemerintah.

11) Pengaturan mengenai luncuran uang muka kontrak untuk kredit ekspor.

12) Penghapusan pengaturan luncuran kegiatan.

13) Pengaturan tentang pengalokasian Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai Sovereign Wealth Fund Pendidikan.

14) Penambahan untuk penggunaan barang milik negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

15) Penghapusan pengaturan mengenai penerbitan Surat Berharga Negara untuk mengantisipasi cash mismatch.

16) Pengaturan transaksi pada Bulan Desember 2017 untuk pembayaran gaji dan Dana Alokasi Umum Bulan Januari 2018.

17) Perubahan turunan aturan pelaksanaan investasi pada organisasi/ lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional semula Peraturan Menteri Keuangan menjadi Keputusan Menteri Keuangan.

18) Penambahan pengaturan mengenai Penyertaan Modal Negara kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (PT. Riset Perkebunan Nusantara).

Dalam rapat pembahasan RUU ini besaran angka anggaran pendapatan dan belanja negara belum tercantum. Selesainya pengharmonisasian ini telah ditindaklanjuti dengan penyampaian surat selesai pengharmonisasian kepada Menteri Keuangan.