Berita/Kegiatan DJPP

Kamis (10/8/17) – Bertempat di Sari Pan Pacific Hotel Jakarta diselenggarakan Rapat RUU KUHP yang dihadiri perwakilan Direkrorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tenaga Ahli DPR RI, Ahli Hukum Universitas Gadjah Mada, serta Ahli Hukum Pidana Prof. Andi Hamzah.

Rapat RUU KUHP dimulai pada pembahasan Buku Kesatu KUHP mengenai aturan umum pokok. Menghadirkan Ahli Hukum Pidana, Prof. Andi Hamzah, rapat bergulir ke pembahasan mengenai makar. Terkait pembahasan makar ini, Prof. Andi Hamzah mengusulkan bahwa istilah makar diganti kembali menjadi percobaan pembunuhan

“Ya, diganti lagi ke percobaan, dimaksudkan percobaan membunuh Presiden, atau membuat Presiden dan Wakil Presiden tidak mampu dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.” jelas Guru Besar Universitas Hassanudin ini.

Tujuan rapat RUU KUHP ini sendiri adalah membahas seluruh permasalahan yang akan dirapatkan kembali di Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Hal ini dilakukan agar ketika Rapat oleh Timus dan Timsin tidak terlalu berbelit-belit terlalu panjang dan proses selesai pun dapat lebih cepat.

Rapat berlanjut pada pembahasan Buku Kedua KUHP mengenai aturan khusus kejahatan. Dimulai pada pembahasan Pasal 1 Ayat 1 yang semula disetujui Panitia Kerja (PANJA) pada 29 Oktober 2015 direvisi kembali oleh pemerintah pada 9 Mei 2016 yang berbunyi : Tidak satu perbuatan pun dapat dikenai sanksi kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan,

Menurut Peserta Rapat, Pasal 1 Ayat 1 tersebut merujuk pada Asas Nullum Delictum atau Asas Legalitas. Dalam dunia keilmuan asas tersebut merupakan asas yang merujuk tentang perbuatan, maka pasal 1 ayat 1 yang dibentuk oleh pemerintah diatas lebih disetujui dan disepakati karena lebih relevan dengan Asas Nullum Delictum.

Berlanjut ke pembahasan Pasal 2 yang berbunyi: Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum hidup.

Pasal 2 ayat 2 tersebut muncul terkait dengan adanya kekhawatiran kemungkinan adanya masyarakat adat tertentu untuk menjustifikasi dan mengadili suatu perbuatan yang melanggar hukum berlandaskan hanya pada Hukum Adat setempat, maka Hukum Pidana nasional ini dibuat agar masyarakat yang melanggar hukum tidak diperlakukan sewenang-wenang.

Baik Hukum Pidana yang bersangkutan dengan Hukum Adat tertentu seyogianya dibuat untuk melindungi masyarakat dan tidak boleh melanggar HAM, kemudian dari Hukum Pidana nasional tersebut dapat dilanjutkan dengan pelengkapan dari delik adat agar tidak adanya perilaku sewenang-wenang di suatu teritori.