Berita/Kegiatan DJPP

Proses pengharmonisasian RPP tentang PNBP Imigrasi dan AHU telah selesai melalui Rapat Pleno, Rabu (9/8/2017) dengan dipimpin Yunan Hilmy, SH. MH, Direktur Harmonisasi II Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

 

Rapat pleno yang dihadiri oleh pihak yang mewakili Ditjen Imigrasi, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Ditjen Kekayaan Intelektual, Ditjen Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementrian Keuangan, dan Kementrian Perekonomian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil rumusan yang sudah disepakati pada rapat-rapat tim kecil sebelumnya.

Agenda Pembahasan meliputi pembahasan atas hasil rapat yang diselenggrakan pada tanggal 31 Juli s.d 2 Agustus 2017, antara lain pemgusulan satuan terhadap jenis PNBP perubahan terkait lisensi produk dan penciptaan, perubahan jenis PNBP hak cipta untuk usaha mikro dan usaha kecil ditambahkan menjadi lembaga pendidikan lembaga penelitian dan pemerintah, penghapusan jenis tarif pada pengalihan kuasa pemohon, tarif atas layanan jasa hukum perdata berakhir dengan pemberesan.

Seluruh pihak yang hadir pada Rapat Pleno setuju mengenai RPP tersebut. Perwakilan dari Kementrian Perekonomian menambahkan, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya justifikasi dan informasi yang memperkuat data RPP PNBP, terutama pada beberapa hal yang mengalami kenaikan. Kemudian dijelaskan juga bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai PNBP ini yang sekiranya implikasi dan keterlibatan terhadap masyarakat cukup besar harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada pihak terkait, minimal 3 kali.

Peserta rapat sepakat bahwa harmonisasi atas RPP tersebut telah selesai, dan selanjutnya disampaikan kembali ke Kementerian Keuangan untuk disampaikan lebih lanjut ke Presiden untuk penetapannya.