Berita/Kegiatan DJPP

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RPP RTRLN) yang diajukan pengharmonisasiannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Nomor B-701/MEN-KP/XI/2016 tertanggal 17 Nopember 2017 telah selesai.

Pembahasan terakhir dilakukan melalui Rapat Pengharmonisasian pada Rabu, 12 Juli 2017 yang dipimpin oleh Yunan Hilmy - Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II. Hadir pada rapat tersebut Lidya Silvanna Djaman - Asdep Bidang Perekonomian Deputi Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Negara, Suharyanto – Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan perwakilan dari Kemenko Kemaritiman, Kemenko Perekonomian, KKP, dan Kemen ATR/BPN.

Setelah melalui sembilan kali rapat pembahasan yang sangat dinamis, dalam rapat terakhir disepakati beberapa hal krusial, yakni:

(1)  sepakat bhw RPP RTRLN bersifat komplementer atau melengkapi PP terhadal RTRWN; oleh karena itu

(2)Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tetap dicantumkan dalam konsideran Mengingat RPP RTRLN. Semangat dan paradigma yang dibangun dalam RPP RTRLN tetap dalam kerangka uu tersebut;

(3)  Ketentuan mengenai Arahan Perijinan utk KSNT disesuaikan dengan rumusan Pasal 3 RPP Ijin Lokasi dan Ijin Pengelolaan di WP3K yang sudah disepakati dengan Kemen. ATR/BPN;

(4)  Terkait dengan masukan Kemenko Perekonomian yang menilai (R)PP RTRLN belum bisa digunakan sebagai dasar pemberian ijin lokasi mengingat bahw ketentuan Pasal 17 UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ijin Lokasi di WP3K berdasarkan RZWP3K, hal ini akan dibahas Rapat Klarifikasi mengenai RPP Perencanaan Ruang Laut, Kamis, 13-7-2017 yang diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian.

Rapat harmonisasi RPP RTRLN diputuskan selesai, penghalusan rancangan akan ditindaklanjuti oleh tim kecil sebelum disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.