Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (11/7/2017) Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan Rapat Tim Kecil Harmonisasi RPerpres tentang Penetapan Barang dan Barang Yang Dilarang dan Dibatasi Perdagangannya (R-Perpres Lartas). Rapat RPerpres yang diprakarsai oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin Yunan Hilmy, S.H.,M.H. dan dihadiri masing-masing dari Pemrakarsa.

Rapat membahas dan mengkonfirmasi kembali rumusan dalam batang tubuh serta lampiran RPerpres Lartas. Tim Kecil merumuskan ulang ketentuan Pasal 8 RPerpres LARTAS, untuk penarikan barang dari pasar dalam negeri apabila telah terbukti mengganggu kepentingan nasional dengan alasan akan membahayakan bagi masyarakat dilihat dari aspek perlindungan konsumen dan ketentuan mengenai larangan perdagangan dan peredaran untuk sementara waktu dan/atau penarikan barang dari pasar dalam negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk lampiran R-Perpres LARTAS, Kementerian Hukum dan HAM akan secara tertulis akan meminta tanggapan/masukan tertulis kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai uraian kelompok barang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di masing-masing Kementerian/Lembaga untuk dimasukan ke dalam lampiran RPerpres LARTAS.