Berita/Kegiatan DJPP

Selasa (11/07/2017) – Yunan Hilmy, S.H. M.H., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM memimpin Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan.

 

Rapat yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan untuk menyelaraskan konsep RPP dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal serta untuk memastikan terpenuhinya syarat formal dari penyusunan RPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RPP ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang mengatur bahwa dalam hal terdapatnya kondisi krisis sistem keuangan dan jika terjadi permasalahan pada sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat memutuskan diselenggarakannya Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam hal Presiden memutuskan untuk mengakhiri PRP, aset dan kewajiban yang masih tersisa dari PRP tersebut tetap menjadi aset dan kewajiban LPS. Selanjutnya, LPS melakukan pencatatan aset dan kewajiban secara terpisah dari pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau yang berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas LPS sesuai ketentuan UU tentang LPS.

Substansi dalam RPP ini mengatur mengenai prosedur hapus buku dan hapus tagih atas aset berupa tagihan yang tersisa dari PRP pada saat PRP tersebut diakhiri. Hal ini dimaksudkan agar neraca PRP yang dikelola oleh LPS menjadi normal kembali (bersih dari aset bermasalah).

Penghapusbukuan yang dilakukan LPS pada dasarnya merupakan upaya terakhir, jika upaya penyelamatan tagihan seperti: penagihan intensif, pengondisian kembali, penjadwalan kembali, restrukturisasi, dan penjualan agunan memberikan hasil yang diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan.

Dalam kesempatan ini dibahas usulan perlunya pendefinisian 'aset' dalam ketantuan umum, proses tagihan dakam penyelesaian aset (pasal 4 [2]) dan proses tagihan (pasal 6 [1]), pendelegasian pengaturan penyelesaian aset tagihan (pasal 4[3) dan pengaturan persetujuan penghapustagihan aset (pasal 7 [3], dan mekanisme pelaporan (pasal 8).

Konsepsi yang dihasilkan dalam Rapat Pleno ini akan ditindaklanjut dalam Rapat Tim Kecil.