Berita/Kegiatan DJPP

Kamis (06/07/2017) bertempat di Ruang Legiprudensi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Imam Santoso Direktur PPP (Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan) memimpin rapat pleno pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Reserse Kriminal Polri, Kejaksaan Agung dan perwakilan dari Satpol PP DKI Jakarta dan Kota Cirebon.

 

Assadulah Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas mengatakan bahwa Pembentukan RPP SATPOL PP ini selain untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai penegakan Perda atau Peraturan Daerah, Satpol PP juga mempunyai tugas untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

 

Mengenai bab yang mengatur Hak dan Kewajiban, Imam Santoso mempertanyakan apakah hanya personil Satpol PP saja yang mendapatkan jaminan, sementara personil P3K dan Satpol PP turut berdampingan dalam menjalankan tugas, “Ada yang disebutkan dengan Hak dan Kewajiban dalam bab 5, apakah P3K mendapatkan hak yang sama padahal dalam menjalankan tugas tidak bisa memilih dan menanggung resiko yang sama” ujar Imam Santoso, pertanyaan yang sama juga disampaikan perwakilan dari Bareskrim Polri, AKB. Drh. Hima bahwa hak dan kewajiban yang diberikan kepada PNS juga diberikan kepada P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), hal ini disebabkan karena PNS dan P3K juga sama-sama mempunyai kewajiban yaitu menjaga ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.