Berita/Kegiatan DJPP

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., didampingi Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum., Dhahana Putra, BC.I.P., S.H., M.SI dan beberapa orang lainnya menghadiri Rapat Harmonisasi Pleno Akhir RUU tentang Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi. Hadir pula dalam rapat tersebut Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Sekretariat Negara Rokib SH MH, serta Prof. Guntur, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Rapat menghasilkan beberapa kesepakatan. Penegasan rumusan bahwa pengunduran diri hakim konstitusi atas permintaan sendiri tidak dapat dilakukan jika hakim yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum (penyidikan dan pemeriksaan pengadilan) karena diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah hakim konstitusi mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri sebagai alasan dilakukannya pemberhentian dengan hormat. Misalnya, hakim konstitusi tertangkap tangan melakukan tindak pidana maka terhadap yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri.

Penegasan menteri terkait yang diberikan kuasa oleh Presiden dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu menteri yang bidang urusan pemerintahannya terkait dengan undang-undang yang dilakukan pengujian. Ketentuan ini dimaksudkan agar menteri terkait, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan/atau pejabat setingkat secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait persiapan persidangan dan persidangan.

Menambahkan ketentuan peralihan mengenai hakim MK yang pada saat perpanjangan masa jabatannya berdasarkan Undang-Undang ini tidak memenuhi persyaratan batas usia (Pasal 119 huruf c), dan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK (Pasal 119 huruf d).

Pendelegasian mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan pembubaran partai politik dan kewenangan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dengan Undang-Undang tersendiri dalam Ketentuan Pasal 121 disepakati oleh peserta rapat untuk dihapus.  Uraian mengenai pengaturan lebih lanjut dalam UU tersendiri tersebut dicantumkan dalam penjelasan umum alinea ke-5.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Mahkamah Konstitusi ini disetujui telah selesai.