Berita/Kegiatan DJPP

Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I memimpin rapat Pleno dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang PSDN (Pengelolaan Sumber Daya Nasional) untuk Pertahanan Negara.

 

Rapat Pleno yang berlangsung hari Kamis (18/5/17) di ruang rapat lantai 5 Gedung Setjen ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Pertahanan Keamanan sebagai pemrakarsa Rancangan Undang Undang, Pejabat Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR,  TNI, POLRI, dan Dewan Ketahanan Nasional.

 

 

Sejumlah materi muatan RUU yang dibahas dalam pleno tersebut sebagai berikut:

1.      Disepakatinya unsur POLRI sebagai salah satu Komponen Pendukung dalam upaya pertahanan negara dan terpisah dari garda bangsa;

2.    Disepakatinya ketentuan dalam RUU ini mengenai pembentukan unsur Warga Negara pada Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung tidak mengakibatkan putusnya hubungan pekerjaan. Hal tersebut dipandang sudah sesuai dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3.     Disepakatinya substansi Pendidikan pada BAB II RUU ini, sesuai dengan undang undang yang mengatur mengenai Pendidikan;

4.       Disepakatinya substansi mengenai perlakuan terhadap Badan Usaha Milik Negara dalam RUU ini sepanjang perlakuannya disamakan dengan Badan Usaha Milik Swasta.

5.       Disepakatinya penarikan pajak bagi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan dan Sarana Prasarana selama masa mobilisasi di bebankan kepada negara guna menjamin kepastian hukum bagi pemilik.

6.       Substansi dalam Pasal 25 dan Pasal 26 mengenai penggunaan Komponen Pendukung dan Bela Negara masih menjadi belum ada kesepemahaman antar internal Kementerian Pertahanan (KEMHAN, TNI dan WANTANAS) karena masih belum ada kesepakatan substansi Komponen Pendukung yang digunakan pada saat mobilisasi saja atau dapat juga digunakan pada saat damai. Pimpinan rapat menunggu hasil kesepakatan internal yang disepakati akan dibahas kembali oleh Kementerian Pertahanan.

7.      Perlu dilakukan pemantapan konsep dalam BAB Bela Negara. Konsep tersebut akan diberikan oleh Dewan Ketahanan Nasional untuk melengkapi hal-hal apa saja yang perlu ditambahkan dalam pengaturan Bela Negara di dalam RUU ini, pengaturan konkretnya diserahkan pada pemrakarsa atau Wantanas.

 

Agenda selanjutnya menunggu hasil kesepakatan internal dari Kementerian Pertahanan mengenai penggunaan Komponen Pendukung dan kesepakatan substansi mengenai Bela Negara antara Kementerian Pertahanan dan Dewan Ketahanan Nasional.