Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian RPP tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai Penghasilan (RPP PPh Harta Bersih yang Dianggap Sebagai Penghasilan). Rapat yang dibuka oleh Yunan Hilmy Direktur Harmonisasi II pada hari Senin s.d Selasa, 15-16 Mei 2017 mengundang perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai Pemrakarsa, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koordinator Perekonomian. 

 

 

Sejumlah usulan dan masukan dari hasil rapat pengharmonisasian ini sebagai berikut:

1.        Usulan Kementerian Sekretariat Negara untuk penambahan substansi terhadap harta yang tidak terutang terhadap rumusan Pasal 2 ayat (1) sehingga menjadi sebagai berikut:

(1)      Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan meliputi:

a.          Harta Bersih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)

Undang-Undang Pengampunan Pajak;

b.      Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak; dan/atau

c.        Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pengam-punan Pajak, sepanjang Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Bersih dimaksud sebelum tanggal 1 Juli 2019, "sepanjang terhadap Harta bersih terdapat kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak."

 

2.         Penambahan pengaturan Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

(2)        Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:

a.       Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);

b.       Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir sampai dengan Rp 632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah); atau

c.    Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada huruf b, dengan ketentuan:

1.        jumlah penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak Rp632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah); dan

2.         jumlah penghasilan bruto yang bersumber:

(a)     dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

(b)    selain dari usaha dan/atau peker-jaan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling banyak Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

 3.         Peraturan Pemerintah ini akan diberlakukan mulai pada saat diundangkan.

 

Terhadap usulan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan akan  koordinasi lebih lanjut dengan Setneg.