Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan Rapat Persiapan Rancangan Peraturan Pemerintah  tentang Keamanan Pangan. Rapat yang dibuka oleh Yunan Hilmy, S.H., M.H. Direktur Harmonisasi II pada hari Selasa s.d Rabu, 9-10 Mei 2017 dihadiri perwakilan dari BPOM, Kementerian Perindustrian, Sekretariat Negara, Kementerian Bidang Perekonomian, dan Kementerian Hukum dan HAM.

 

Sejumlah masukan dari peserta rapat, sebagai berikut:

·        Perubahan rumusan dalam Pasal 8 dan terdiri dari 3 ayat Kemasan pangan ada 3 primer, sekunder dan tersier. Tetapi yang diatur disini RPP ini adalah primer (zat kontak pangan).

·            Standar Keamanan Pangan termasuk dari alatnya. Lebih difokuskan ke resiko yang tinggi.

·      Lembaga penilaian kesesuaian diganti dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau ditunjuk oleh pemerintah oleh pemerintah. Pasal 19 ayat (4) dihapus karena sudah diatur pada ayat (3) nya.

·          Pasal 24 ditambahkan rumusan ayat (2) terkait dengan persyaratan pengujian laboratorium paling sedikit: jenis Pangan, parameter uji, dan metode pengujian.

·          Pasal 24 ayat (4) redaksional mengenai pendelegasian menjadi: diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 24 ayat (1) acuan Pasalnya diperbaiki.

 ·          Pasal 29 ayat (1) ketentuan kecuali Pangan Olahan Siap saji dihapus karena tidak sesuai dengan Pasal 30 RPP ini.