Berita/Kegiatan DJPP

Senin, (8/5/17) Telah diselenggarakan rapat pleno Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Toraja dan Sekitarnya. Rapat Pleno dibuka dan dipimpin Direktur Harmonisasi II Yunan Hilmy. Rapat yang berlangsung pada pukul 09.00 di ruang rapat Legiprudensi ini mengundang para ahli dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Informasi Geospasial, Bappenas, dan Kementerian Hukum dan HAM.

 

Rapat ini merupakan Rapat Pleno pertama yang membahas pandangan dan masukkan dari Kementerian Lembaga terkait.

 

“Melindungi kearifan lokal sekaligus keunikan dunia terhadap sistem kebudayaan sehingga tidak terkontaminasi dengan budaya luar dan tetap menjaga dan melestarikan budaya lokal.

Keunikan kebudayaan toraja yang dapat membuka pintu pariwisata nasional dan dijadikan sebagai destinasi  pariwisata nasional”, tutur, Arya Indra, Direktur Perencanaan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN),

Sejumlah masukan dan penjelasan terkait RPERPRES ini sebagai berikut:

·          Kementerian Perhubungan mengusulkan Pasal 22 ayat (1) agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2014.

·        Kementerian Bappenas mengapresiasi tahapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan Pasal 52 ayat (6).

·          Kementerian Pertanian berpendapat mengenai aspek pertanian yang dimiliki Tana Toraja punya keunikan tersendiri dan  bisa dikembangkan dari agrowisata sama seperti di Bali. Selama ini yang berkembang masih sistem pertanian tadah hujan, namun irigasi lebih baik untuk dikembangkan khususnya dalam program jangka menengah.

·           Badan Informasi Geospasial, penggambaran peta supaya disesuaikan dengan batang tubuh.

·          Kementerian Keuangan, menyarankan Pasal 83  ayat (3) pemberian keringanan pajak tidak dikenal dalam Undang-Undang Perpajakan.

·           Kementerian Lingkungan Hidup, menyampaikan perlu pengaturan mengenai megalitikum yang ada di Toraja.

·        Kementerian Pertahanan, menyampaikan markas pertahanan yang belum ada di kabupaten Toraja perlu diperhatikan.

·        Kementerian Perindustrian, menanyakan mengenai Penetapan kawasan Toraja apakah cukup dengan perpres atau dengan perda yang mengatur mengenai penetapan ini. Selanjutnya apakah Pasal 67 ayat (5) huruf a kaitannya dengan industri pengolahan atau industri yang menghasilkan timbal.

·           Kementerian Perekonomian, mempertanyakannya tidak adanya sistem jaringan transportasi kereta api.

·           Kementerian Sekretariat Negara mempertanyakan mengenai judul.