Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta - Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I telah menyelenggarakan Rapat Pleno Awal Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perkotaan, Senin pukul 10.30 di ruangan 556 gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Dalam rapat yang dipimpin oleh Direktur Harmonisasi I Dr. Drs. Karjono, SH. M.Hum juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Bapenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

RPP tersebut merupakan amanat dari Pasal 357 ayat (5) dan Pasal Pasal 359 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPP ini mengatur standar pelayanan perkotaan serta fasilitasnya baik yang dikelola oleh baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun badan hukum.

Dalam pembahasan banyak mendapatkan masukan antara lain pelaksanaan harus disesuaikan dengan RPJMD, RTRW, insentif dan dis insetif bentuk nya harus konkrit, juga harus bersinergi dengan pelayanan dasar.

Disepakati RPP ini perlu disinkronkan dengan Peraturan Perundang-Undangan antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta peraturan pelaksanaanya.