Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta - Direktorat Litigasi menghadiri sidang Pengujian UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Mahkamah Konstisusi (MK), Senin (15/05/2017). Pengujian ini merupakan permohonan Ir H Boetja SE dkk dengan alasan adanya frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dalam pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan dapat menimbulkan potensi besar bahwa pengusaha akan melarang perkawinan sesama pekerja dalam suatu perusahaan yang sama sehingga dapat menimbulkan PHK yang hal ini bertentangan dengan pasal 28 B ayat (1) dan pasal 28 D ayat(2) UUD 1945.

 

Jawaban Pemerintah atas gugatan tersebut  adalah pada dasarnya pembentuk UU mengakui bahwa sumber hukum yang berlaku dan mendasari hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh adalah perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Secara substansi kewenangan untuk menentukan apakah dengan adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan pekerja/buruh dapat di PHK atau tetap dapat bekerja di dalam suatu perusahaan menjadi kewenangan para pihak (pengusaha dan pekerja/buruh) untuk menentukannya. Sehingga pekerja/buruh seharusnya sudah mengetahui dan dapat memperkirakan konsekuensi apabila mereka melakukan perikatan perkawinan sesama rekan kerja yang dilakulan setelah perjanjian kerja disepakati oleh kedua belah pihak.

Sementara Asosoasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai pihak terkait mengemukakan dampak positif dan negatif dari perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan.

Hakim Konstitusi Saldi Isra, I Gede Palaguna,Suhartoyo dan Ketua MK meminta keterangan tambahan kepada Pemerintah, kira-kira apa perdebatan sehingga munculnya norma perumusan pasal 153 ayat (1) huruf f menjadi satu-satunya ada pengecualinya dan bagaimana penerapan di instansi pemerintah atau perusahaan BUMN seperti PLN dan BI. Kepada APINDO dimintakan bukti/data empirik bahwa suami istri yang bekerja disuatu perusahaan lebih banyak dampak negatifnya dari pada positifnya apakah itu hanya berdasarkan asumsi dan bagaimana perbandingannya penerapan hal tersebut di Luar Negeri. Sidang selanjutnya dijadwalkan 5 Juni 2017.