Berita/Kegiatan DJPP

Rabu (12/4) – Bertempat di Ruang Komisi X Gedung Nusantara I DPR, kembali dilaksanakan rapat panja lanjutan membahas hasil rapat timus/timsin RUU Pemajuan Kebudayaan. Dimulai pukul 14.00 WIB rapat lanjutan tersebut kembali dipimpin Ketua Panja RUU Kebudayaan Ferdiansyah S.E., M.M. dan dihadiri perwakilan dari DPR yaitu dari Fraksi PKB, PDI-P, Golkar, Hanura, Nasdem, Gerindra, PKS, dan PAN. Perwakilan pemerintah kembali dihadiri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agama, Kementerian Sekretariat Negara, serta badan bahasa.

 

Agenda rapat lanjutan kali ini membahas setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum; penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota. mutatis mutandis objek pemajuan kebudayaan di provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pemajuan kebudayaan diatur dengan Peraturan Pemerintah, serta pengelompokkan pendelegasian yang diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden menjadi 1 (satu) pasal per bagian jika tidak ada perbedaan secara prinsip dan mendasar.

Dalam upaya pemajuan kebudayaan Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian kebudayaan, hal ini disesuaikan dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2012 yang mengatur dana perwalian.

Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan nasional indonesia.

Pengaturan mengenai ketentuan pidana ditolak oleh Kumham, dilanjutkan loby, hasil lobi disesuaikan dengan KUHP dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.