Berita/Kegiatan DJPP

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) Komisi XI DPR RI kembali memulai rapat bersama Pemerintah di Jakarta, 10 s.d 12 April 2017.

 

Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir (Ketua Panja) dihadiri tiga belas Anggota Panja Komisi XI, sedangkan dari Pemerintah hadir Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani didampingi a.l Direktur PNBP Mariatul Aini dan wakil dari Kementerian Hukum dan HAM Yunan Hilmy (Dir. Harmonisasi PP II).

 

Rapat Panja yang dimulai pada Senin, 10 April 2017 ini belum membahas DIM melainkan brain storming secara umum terkait RUU PNBP.

 

 

Dirjen Anggaran, Askolani, mewakili Panja Pemerintah mengawali Rapat Panja dengan memaparkan sebelas poin materi muatan RUU a.l penetapan tarif, kewenangan Menteri Keuangan, kewenangan instansi pengelola PNBP, penggunaan PNBP, dan pengaturan sanksi.

Terdapat beberapa perkembangan baru dibandingkan dengan UU No. 20 Tahun 2007 tentang PNBP yang sekarang berlaku, antara lain pengaturan penetapan tarif. Dalam rancangan yang baru tarif PNBP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, namun tarif yang sering mengalami perubahan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Hal tersebut didasarkan pertimbangan jenis PNBP menyangkut variasi layanan terhadap masyarakat dan beberapa diantaranya sangat sering berubah mengikuti kondisi pasar, dll. BPK, atas banyak dan bervariasinya jenis PNBP yang lebih dari 60.000 jenis merekomendasikan agar penetapan tarif PNBP melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Sedangkan terkait penggunaan PNBP, instansi Pengelola PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana dari PNBP yang dikelolanya kepada Menteri (Keuangan). Penggunaan dana tersebut untuk menyelenggarakan atau meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan/kegiatan tertentu dan untuk optimalisasi PNBP.

 

Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi PP II, menyatakan ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi pemanfaatan dana PNBP bagi unit lain yang bukan pemungut PNBP sehingga pemanfaatannya lebih optimal bagi pengembangan kinerja K/L pengelola PNBP secara keseluruhan.

 

Panja Komisi XI menanggapi paparan Pemerintah (Dirjen Anggaran) antara lain meminta agar Pemerintah untuk membuat cluster atau pengelompokan atas banyaknya jenis kedalam beberapa kelompok berdasarkan kriteria dan platform yang mendasar. Oleh karena itu pengelompokan perlu dilakukan pendalaman kembali. Anggota Panja Komisi XI DPR RI juga meminta elaborasi atas hasil kunjungan kerja ke beberapa daerah dan negara sebagai bahan dalam ketentuan pasal RUU yang sedang dibahas ini.

 

 

Rapat Panja Komisi XI DPR RI dijadualkan akan berlangsung sampai Rabu, 12 April 2017. [yh]