Berita/Kegiatan DJPP

Rapat Pleno Harmonisasi membahas RPP Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren (PUPK) diselenggarakan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jumat (7/4/2017). Dipimpin Kasubdit Bidang Pemerintahan atas perintah dari Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, rapat dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari Kemendagri selaku pemrakarsa; Kemen PPN/Bappenas; Kemendikbud; Kemensetneg; Kemen ATR/BPN; Kemenperin; Kemenkominfo; Kemenkes; BPOM; Kemen PUPR; Kemen LHK; Kemenpera; Kemenhub; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kemen ESDM; dan BKPM.

 

Rapat pleno ini difokuskan pada pembahasan lampiran RPP yang mengatur mengenai jenis pelayanan atas Sub Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya urusan pemerintahan konkuren yang belum mendapatkan kesepakatan dari K/L.

Pada akhir rapat, lampiran RPP tentang PUPK telah disepakati dan dilakukan pembubuhan paraf oleh K/L terkait. Beberapa hal yang cukup krusial dibahas, antara lain:

1. Pembahasan Lampiran RPP hanya sebatas terhadap sub urusan yang sudah ditentukan dalam Lampiran UU 23/014, sedangkan untuk penambahan sub urusan dilakukan dengan Perpres dan mekanismenya sudah diatur secara lebih rinci dalam RPP ini.

2. Sub urusan penetapan rencana industri tidak dapat dimaknai termasuk pelaksanaannya karena yang menjadi outputnya adalah dokumen perencanaan. Kebutuhan untuk mencantumkan dasar hukum penganggaran dalam pelaksanaan rencana akan diatur dalam Perda Provinsi atau Kabupaten/Kota.

3. Terkait adanya irisan pengaturan terhadap pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan serta pemrosesan akhir persampahan telah disepakati bersama oleh LHK dan PUPR.

4. Masukan Bappenas terkait penambahan kawasan perumahan dalam sub urusan permukiman secara umum dapat disepakati dan dibahas lebih lanjut bersama dengan Kemendagri dan kemen PUPR.

5. Perumusan penerbitan izin disesuaikan menjadi pengendalian terhadap objek perizinan sehingga mengakomodir perizinan terpadu PTSP.

6. Perumusan pelayanan terkait kelautan dan perikanan disederhanakan sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam perincian program dan kegiatan.

7. Terkait perbedaan pengaturan kewenangan pusat, provinsi, atau kabupaten/kota antara UU mengenai ESDM dan UU 23/2014, dalam UU 23/2014 telah ditegaskan bahwa terkait pemerintahan daerah peraturan perundang lain menyesuaikan dengan UU 23/2014.

 

8. Kemensetneg akan memberikan masukan tertulis terhadap batang tubuh.