Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Direktorat Jenderal Peraturan Perundang undangan Kementerian Hukum dan HAM pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 bertempat di ruang rapat Legiprudensi gedung Ditjen peraturan perundang-undangan,  telah menyelenggarakan Rapat Tim Kecil Harmonisasi RPP tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. Rapat dipimpin oleh Julkhaidir, S.H.,M.H, Kasubdit Harmonisasi Bidang PPN dan Fiskal. Rapat dihadiri oleh Kementerian Keuangan sebagai Pemrakarsa, Kementerian ESDM, Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

RPP ini untuk mengatur

1. ketentuan Pasal 48 ayat 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan bahwa anggaran biaya operasional Badan Pengatur diatur dengan peraturan pemerintah

2. Ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan  dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2012 menentukan pengaturan mengenai besaran iuran badan usaha dan penggunaanya ditentukan dengan peraturan pemerintah. RPP ini mengatur pembayaran iuran oleh badan usaha.  Badan usaha yg melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak atau niaga bahan bakar minyak wajib membayar iuran kepada Badan Pengatur. Iuran yang dibayar oleh badan usaha dikenakan berdasarkan pada volume bahan bakar minyak yang dijual,  meliputi jenis bahan bakar minyak: gas, avtur, bensin, minyak solar, minyak tanah, minyak diesel, dan minyak bakar. 

Besaran iuran dihitung berdasarkan realisasi jumlah volume dalam liter per jenis bahan bakar minyak yg dijual  per jenis bahan bakar minyak per liter.  Badan usaha wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada badan pengatur. Badan usaha dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang atas permintaan kepala badan pengatur.