Berita/Kegiatan DJPP

A.    PENDAHULUAN.

1.      Latar belakang.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan merupakan tonggak awal dijadikannya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagai pengemban fungsi “Law Center” dimana harmonisasi, sinkronisasi/pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden merupakan wujud dari fungsi “Law Center”  Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dalam proses pembentukan Peraturan Perundangan-undangan  di tingkat Pusat.

Fungsi “Law Center” dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. tidak hanya sebatas pada Peraturan Perundangan-undangan  di tingkat Pusat saja karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 10 Ayat (3) menyebutkan bahwa ada 6 urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah (pusat) yang tidak diserahkan kepada pemerintahan daerah dalam rangka desentralisasi (otonomi daerah), yakni salah satunya adalah yustisi (hukum).

Oleh karena itu, keberadaan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. di setiap provinsi di seluruh Indonesia merupakan pengemban fungsi “Law Center” dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., maka dalam kerangka fungsi tersebut, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dan Pasal 140 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan penetapan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota. Dimana di dalam RPerpres tersebut fungsi “Law Center” dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. adalah Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

 

2.     Permasalahan Perda saat ini.

Data perkembangan pembentukan atau pemekaran pemerintahan daerah sejak tahun 2002 (ketika dimulainya era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) sampai saat ini, dapat disebutkan hingga akhir 2008 adalah: 33 provinsi dan 489 kabupaten/kota *(sumber Biro Hukum Departemen Dalam Negeri R.I.), yang berarti ada 522 Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Sementara itu sampai dengan pertengahan Agustus 2009, pemerintah telah membatalkan : 

“ 3.455 Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) atau 36% dari jumlah Perda PDRD yang dievaluasi. Selain itu, terdapat  1.727 Rancangan Perda (Raperda) PDRD yang direkomendasikan untuk ditolak atau direvisi.”

“Perda PDRD yang dibatalkan dan Raperda PDRD yang ditolak atau direvisi tersebut terutama pungutan di sektor:
-          Perhubungan; 
-          Industri;
-          perdagangan;  dan
-          pertanian,"

Pemerintah telah, sedang, dan akan terus menghapus pungutan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk memperbaiki iklim investasi di daerah serta meminimalkan timbulnya perda PDRD yang bermasalah, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga telah membahas Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam aturan tersebut, penetapan jenis pajak dan retribusi bersifat closed list. Artinya, jenis pajak daerah dan retribusi daerah hanya diizinkan bila sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan semangat  otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, daerah juga telah diberi kewenangan untuk memungut pajak. Kewenangan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah mendanai kebutuhan pengeluarannya.

Penguatan daerah dalam memungut pajak dan peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap mengacu pada prinsip menjaga keselarasan dengan kewenangan dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, Presiden SBY dalam Pidato Kenegaraannya di depan Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2009, menginstruksikan agar pemerintah daerah memanfaatkan undang-undang tersebut sesuai dengan rambu-rambu, sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan.

Permasalahan yang mempengaruhi banyak Perda dibatalkan oleh Pemerintah, antara lain :

  1. Orientasi penyusunan Perda dan Peraturan Kepala Daerah cenderung untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  2. Secara ekonomi, menimbulkan biaya tinggi bagi dunia usaha, investor, dan masyarakat (membebani masyarakat);
  3. Secara substansial (materi muatan), bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  4. Dari sisi HAM dan Gender, melanggar Standar Sistem Pelayanan Minimal (SPM) bagi kebutuhan 10 hak dasar manusia;
  5. Dari sisi Lingkungan hidup, kecenderungan tidak memperhatikan pelestarian lingkungan hidup,  habitat alam, polusi, dsb;
  6. Kurang aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat;
  7. Kurang membuka ruang untuk partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat;
  8. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah dalam memahami penyusunan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
  9. Minimnya secara kuantitatif fungsional Perancang peraturan perundang-undangan di daerah.

Lihat/Download Laporan selengkapnya: