Hukum Lingkungan

[Penulis adalah Perancang Undang-Undang pada Sekretariat Jenderal DPR-RI.]

Latar Belakang

Tahun 2010 baru saja berlalu, namun dapat dikatakan merupakan tahun bencana bagi Indonesia. Betapa tidak, telah terjadi beberapa peristiwa bencana yang cukup dahsyat, mulai dari tanah longsor, banjir, gempa bumi disertai tsunami hingga meletusnya gunung berapi.[1] Bahkan, hingga kini salah satu gunung berapi di Jawa Timur yaitu Gunung Bromo masih menunjukkan aktivitasnya. Bencana tanah longsor  dapat kita ketahui pada bencana di Cianjur pada awal tahun 2010 dan yang terparah di Wasior, Papua Barat pada bulan November 2010 yang menelan korban hingga 100 orang lebih, kemudian bencana gempa bumi yang disertai dengan bencana tsunami yang terjadi di Propinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kepulauan Mentawai yang telah menewaskan hingga 112 orang, 502 orang korban hilang, dan korban mengungsi hingga 4000 orang.[2] Selanjutnya bencana yang juga tak luput dari ingatan kita adalah bencana meletusnya gunung Merapi di Yogyakarta.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman jumlah korban bencana erupsi Gunung Merapi kembali bertambah. Sampai dengan tanggal 2 Desember 2010 jumlah korban meninggal mencapai 277 orang. Bertambahnya data korban meninggal ini diantaranya merupakan hasil evakuasi di lokasi bencana erupsi Merapi dan juga dari barak pengungsian yaitu adanya warga pengungsi yang meninggal dunia baik itu meninggal karena sakit maupun meninggal karena usia lanjut.[3] Secara keseluruhan korban jiwa akibat bencana banjir-longsor di Wasior, Papua Barat, tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan letusan Gunung Merapi, Yogyakarta,  berjumlah 1.076 orang dan kerugian materi tak kurang dari Rp 4,5 triliun.[4]

Namun demikian, kejadian yang dapat dikatakan berulang dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, tidak diimbangi dengan penanganan bencana yang baik dan professional. Bahkan lebih terlihat mekanisme penanganannya dilakukan secara temporer dan tidak berkesinambungan. Ketidakseriusan penanganan bencana di Indonesia, terlihat tidak adanya prosedur pelayanan standar (SOP) yang dilakukan apabila terjadi bencana dari tingkat pusat hingga daerah. Jika pun ada SOP yang diterapkan maka pelaksanaan SOP-nya tidak terstandarisasi dengan baik antara tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, hal yang menjadi perhatian dalam penanganan bencana sejauh ini di Indonesia, tidak terlihat adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga teknis yang menangani bencana alam di Indonesia. Kita belum melihat dengan jelas bagaimana koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Meteorologi Klimotologi dan Geofisika (BMKG) dan juga dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.[5] Selanjutnya permasalahan yang perlu menjadi perhatian adalah pengembangan mitigasi bencana belum dilakukan secara maksimal baik oleh Pemerintah maupun oleh pemerintah daerah, pada hal mitigasi bencana merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Pada prinsipnya, secara normatif pengelolaan bencana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.  Selanjutnya dalam tataran pelaksanaan di lapangan terdapat 3 (tiga) peraturan pemerintah (PP) yang melaksanakan Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini, yaitu  PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana.[6] Ketentuan peraturan perundang-undangan  tersebut sebenarnya diharapkan dapat mengatur secara tepat dan cermat mengenai pengelolaan bencana di Indonesia. Namun demikian, permasalahan global yang diutarakan di atas nampaknya belum terjawab dengan keberadaan 4 (empat) peraturan perundang-undangan tersebut. Problema tersebut berulang terus manakala bencana alam terjadi di Indonesia.  Untuk itu, dalam artikel ini berupaya diungkapkan bagaimana mengatasi 3 (tiga) permasalahan besar dalam pengelolaan bencana di Indonesia, agar pelaksanaan pengelolaan bencana sesuai dengan harapan seluruh masyarakat,  tidak hanya sebatas tataran idealitas di atas kertas.

 

Bencana dan Pengelolaan Bencana Dalam Tinjauan Konsep

Sebelum pembahasan dan pemaparan lebih jauh mengenai pengelolaan bencana di Indonesia. Perlu diketahui dahulu apa dan bagaimana bencana dan pengelolaan bencana itu. Dalam beberapa kamus, bencana diterjemahkan sebagai suatu kejadian yang menyebabkan kerugian atau kerusakan besar dan kemalangan serius atau tiba-tiba (Webster’s New World Dictionary, 1983). Selanjutnya dalam kamus yang lainnya, bencana diterjemahkan sebagai suatu kecelakaan yang sangat buruk terutama yang menyebabkan banyak orang meninggal (Collin Cobuild Dictionary, 1988).[7]

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam Undang-Undang ini pun, selain definisi bencana secara umum, didefinisikan pula 3 (tiga) jenis pengertian bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana bencana alam didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya, bencana non alam menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial, dalam Undang-Undang itu didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Pada prinsipnya, bencana dapat disebabkan oleh alam dan tindakan manusia. Bencana yang disebabkan oleh alam salah satunya seperti gempa bumi dan tsunami. Sedangkan bencana akibat tindakan manusia adalah disebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang dapat disebut sebagai salah satu faktor kunci penyebab bencana.[8]

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain:[9]

  • Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made hazards) yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation)
  • Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana
  • Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat

Di Indonesia, risiko bencana dapat disebabkan oleh faktor geologis (gempa, tsunami, letusan gunung berapi), Hydrometeorologis (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), biologis (wabah penyakit, penyakit tanaman, penyakit ternak, hama tanaman), kegagalan teknologi (kecelakaan industri dan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia), dan faktor sosial politik (konflik horisontal, terorisme, ideologi, religi).[10]

Selanjutnya, dalam hal pemaparan konsep pengelolaan bencana. Undang-Undang Penanggulangan Bencana, tidak secara tegas menjelaskan definisi pengelolaan bencana, namun tergambarkan dalam beberapa definisi yang sejalan dengan pengelolaan bencana, yaitu melalui definisi penyelenggaraan penanggulangan bencana,  kegiatan pencegahan bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan, pencegahan bencana, dan bantuan darurat. Dalam tataran konsep, pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana, untuk meningkatkan tindakan-tindakan (measures)  terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan),  persiapan, respon darurat, dan pemulihan (Carter, 1991).[11]

Fase utama dan fungsi pengelolaan bencana terdiri dari 8 (delapan) tahapan meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (directing), pengkoordinasian (coordinating), pengendalian (controlling), pengawasan (supervising),  penganggaran (budgeting), dan financial.[12] Pada prinsipnya terdapat beberapa substansi yang perlu dalam filosofi pengelolaan bencana, meliputi:[13]

  • Bencana memberi dampak mulai yang sangat kecil sampai yang sangat besar, tergantung dari antara lain jenis bencana, luas areal yang terkena, land-use.
  • Kerugian baik jiwa maupun materi (harta) dialami oleh semua lapisan masyarakat, stakeholders maupun pemerintah.
  • Dari dua hal tersebutmaka penanggung jawab utama pengelolaan bencana ada di Pemerintah yang berperan dominan sebagai enabler.
  • Pemerintah dibantu oleh stakeholder terkait.
  • Apabila dibentuk institusi pengelola bencana, maka:

a.    tidak duplikasi dengan tupoksi institusi yang sudah ada;
b.    tidak berdiri sendiri, sangat tergantung dengan institusi yang sudah ada;
c.    bukan sebagai badan pengontrol institusi lain yang sudah ada; dan
d.    berupa overlap yang sinergis.

Selanjutnya dalam pengelolaan bencana, seharusnya diperlukan suatu pengelolaan bencana terpadu, yang merupakan penanganan integral yang mengarahkan semua pihak dari pengelolaan bencana sub-sektor ke sektor silang. Pengelolaan bencana terpadu sendiri, didefinisikan sebagai suatu proses  yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan  bencana dan pengelolaan aspek lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan social khususnya dalam kenyamanan dan keamanan terhadap bencana dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting.[14]

 

Analisis Permasalahan Pengelolaan Bencana di Indonesia

Permasalahan pengelolaan bencana di Indonesia sebagaimana telah diutarakan sebelumnya sebenarnya merupakan bagian kecil dari permasalahan pengelolaan bencana di Indonesia. Namun demikian tiga permasalahan tersebut yang meliputi, pertama, ketiadaan standar prosedur operasional (SOP) yang jelas, kedua, kurangnya koordinasi antar instansi yang menangani bencana, dan ketiga, pengembangan mitigasi bencana belum dilakukan secara maksimal, dapat dijadikan ukuran masih belum siapnya bangsa ini dalam mengelola bencana.

Ketiadaan SOP secara nasional dalam penanggulangan bencana menjadi isu yang hangat manakala setiap bencana melanda di negeri ini. Ketentuan dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana belum mengatur secara tegas mengenai SOP penanggulangan bencana, karena memang aturan dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana tidak mengatur secara teknis sampai tataran pelaksanaan di lapangan.  Hal ini tentunya ironi dengan tujuan penanggulangan bencana yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yaitu:

a.    memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.    menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
c.    menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
d.    menghargai budaya lokal;e.    membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.     mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
g.    menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun demikian jika diteliti dan dianalisis lebih jauh sebenarnya pengaturan mengenai SOP atau dapat dikatakan pedoman dari pengelolaan bencana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Tanggap Darurat Bencana yang merupakan amanat dari Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 PP No. 21 tahun 2008. Namun mengapa peraturan ini tidak tersosialisasi kepada para pihak yang inherent dengan kejadian bencana, pada hal dalam Peraturan Kepala BNPB tersebut disebutkan bahwa maksud dan tujuan peraturan ini sebagai panduan BNPB/BPBD, instansi/lembaga/ organisasi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tanggap darurat bencana, serta bertujuan agar semua pihak terkait tersebut dapat melaksanakan tugas penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel.

Ketidaktahuan stakeholder atas pedoman atau SOP yang sebenarnya telah ada membuat ketidaksigapan semua pihak dalam penanganan bencana, sehingga selalu tergagap apabila bencana itu datang. SOP atau pedoman seharusnya disosialisasikan kepada para pihak dan masyarakat, diujicobakan dan dilatihkan secara terus menerus dalam waktu yang lama, agar masyarakat dan stajeholder lainnya mempunyai pengalaman dan terjadinya pembiasaan.[15] Pensosialisasian SOP atau panduan penanganan bencana perlu dilakukan ke tengah-tengah masyarakat agar masyarakat merasakan manfaat pedoman tersebut dan pada gilirannya secara otomatis berperan dalam pelaksanaan SOP atau pedoman tersebut.[16] Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai jalur baik formal maupun informal.  Melalui jalur formal dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, baik dari tingkat yang paling rendah, yaitu sekolah dasar, sampai pada tingkat yang paling tinggi, yaitu perguruan tinggi, yang diintegrasikan melalui kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan melalui jalur informal dapat dilakukan melalui sosialisasi dari media massa dan elektronik seperti surat kabar, majalah, siaran radio atau siaran televisi.

Terkait dengan koordinasi antar lembaga atau instansi yang menangani penanggulangan bencana, secara prinsip Undang-Undang Penanggulangan Bencana telah mengaturnya, yaitu dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, yang menyatakan bahwa salah satu prinsip dalam penanggulangan bencana adalah koordinasi dan keterpaduan. Dalam penjelasan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dinyatakan yang dimaksud dengan prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Kemudian dalam tataran pelaksanaan pengelolaan atau penanganan bencana, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai koordinasi,yaitu Pasal 4,  Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (2). Yang pada prinsipnya bahwa penanggulangan bencana di Indonesia itu dikoordinasikan oleh suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah, yang bernama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri. Fungsi Badan ini terkait dengan koordinasi diatur dalam Pasal 13 huruf b, dimana salah satu fungsi BNPB adalah pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Sedangkan untuk tingkat daerah, fungsi koordinasi dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah, yang dibentuk oleh pemerintah daerah, dimana pelaksanaan tugasnya tetap berkoordinasi dengan BNPB. Dengan demikian sebenarnya pengaturan mengenai koordinasi dalam upaya pengelolaan bencana telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Berarti dalam tingkat pelaksanaan perlu dievaluasi sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan, apakah telah dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, atau tidak.

Terkait dengan pengembangan mitigasi bencana, hal ini perlu dikaji dan diamati secara serius. Dalam definisi mitigasi dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam Pasal 44 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dinyatakan sebenarnya kegiatan mitigasi bencana sendiri merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana. Selanjutnya dalam Pasal 47 Undang-Undang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan tersebut dilakukan melalui:

a.  pelaksanaan penataan ruang;
b.  pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
c.  penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Sejauh ini belum diketahui dengan pasti seberapa jauh pengembangan mitigasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, mengingat dimungkinkan tidak ada instansi apa yang berwenang untuk melakukan pengembangan mitigasi bencana tersebut. Pengembangan mitigasi bencana dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa strategi untuk kejadian bencana yang terjadi. Dalam hal bencana yang terjadi adalah bencana gempa bumi, strategi yang dapat diterapkan untuk mitigasi bencananya dapat berupa diantaranya:[17]

1.    membangun bangunan dengan konstruksi yang tahan getaran/gempa khususnya di daerah rawan gempa.
2.    memperkuat bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan.
3.    membangun fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi.
4.    merencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan gempa bumi.
5.    membuat zonasi daerah rawan gempa bumi dan pengaturan penggunaan lahan.
6.    pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya gempa bumi dan cara - cara penyelamatan diri jika terjadi gempa bumi.

Kemudian untuk bencana alam berupa tsunami strategi yang dapat diterapkan untuk mitigasi bencananya dapat berupa diantaranya:[18]

1.    peningkatan kewaspadaaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya tsunami.
2.    pendidikan kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah pantai tentang bahaya tsunami.
3.    pembangunan Tsunami Early Warning System (Sistem Peringatan Dini Tsunami).
4.    pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko.
5.    pembangunan tempat-tempat evakuasi yang aman disekitar daerah pemukiman yang cukup tinggi dan mudah dilalui untuk menghindari ketinggian tsunami.
6.    peningkatan pengetahuan masyarakat lokal khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang pengenalan tanda-tanda tsunami cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami.
7.    mengenali karakteristik dan tanda-tanda bahaya tsunami.

Mitigasi bencana juga terkait dengan pendidikan bencana. Selama ini pendidikan bencana lebih banyak dilakukan masyarakat yang sering kali tidak menggunakan basis keilmuan dan teknologi. Untuk itu pemerintah bisa membuat perencanaan dengan kombinasi arahan dari atas maupun menggali partisipasi masyarakat.[19] Selanjutnya dalam pengembangan mitigasi bencana perlu dipikirkan luas wilayah negara ini. Mengingat luasnya wilayah Indonesia dan bervariasinya potensi rawan bencana masing-masing, penanganan bencana tidak bisa bergantung pada BNPB dan BPBD. Perlu adanya suatu koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait mitigasi bencana. Untuk itu pengembangan mitigasi bencana perlu suatu perencanaan yang detail, meliputi strategi koordinasi antar lembaga-lembaga yang terkait dengan mitigasi bencana ini, upaya pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat di daerah rawan bencana melalui pendidikan mitigasi bencana terhadap masyarakat, dan penganggaran dalam APBN dan APBD. Seluruh perencanaan ini kemudian diintegrasikan ke rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana jangka panjang.[20]

 

Penutup

Dapat dikatakan bahwa kesiapsiagaan bangsa kita dalam menghadapi bencana, masih jauh dari harapan yang diinginkan seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan yang diungkapkan dalam pemaparan ini masih sebagian kecil dari beberapa permasalahan lain yang muncul dari pengelolaan bencana di negeri ini. Namun demikian, upaya yang berkesinambungan dengan didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang baik, serta dukungan maksimal dari Pemerintah dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, tidak dimungkinkan pengelolaan bencana di Indonesia ini akan jauh lebih baik di masa mendatang.

 

Daftar Pustaka:

1.     Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penggulangan Bencana, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723).

2.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

3.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).

4.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830).

5.     Robert J.K dan Roestam Sjarief. Pengelolaan Bencana Terpadu. Cetakan pertama. Jakarta: Yarsif Watampone, 2006.

6.     Collin Cobuild. English Language Dictionary. Collin London and Glasgow, 1988.

7.     Carter, W.N. Disaster Management (A Disaster Manager’s Handbook). Asian Development Bank, Philipines, 1991.

8.     David B. Guralnik. Webster’s New World Dictionary. Editor in Chief Student Edition. Published by Prentice-Hall Inc, 1983.

9.     Situs Waspada Online, Penanggulangan Bencana Masih Amburadul, diunduh dari  http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164005:penanggulangan-bencana-masih-amburadul&catid=77:fokusutama&Itemid=131, 23 December 2010.

10.  Situs Republika Online, Ini Dia Data Korban Mentawai, diunduh dari http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/10/27/142717-ini-dia-data-korban-gempa-mentawai, 28 Desember 2010.

11.  Situs Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta Online, Jumlah Korban Meninggal Bencana Erupsi Merapi per Tanggal 2 Desember 2010 mencapai 277 orang, diunduh dari http://www.slemankab.go.id/jumlah-korban-meninggal-bencana-erupsi-merapi-per-tanggal-2-desember-2010-mencapai-277-orang.slm, 28 Desember 2010.

12.  Kompas Online, Kepercayaan, Modal Sosial Cegah Bencana, diunduh dari http://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/09442312/Kepercayaan.Modal.Sosial.Cegah.Bencana, 23 December 2010.

13.  Situs Wordpress, Peraturan Pemerintah Tentang Penanggulangan Bencana, diunduh dari http://belajarbencana.wordpress.com/2008/06/03/peraturan-pemerintah-tentang-penanggulangan-bencana/, 28 Desember 2010.

14.  Situs Bakornas PB, Potensi Ancaman Bencana, diunduh dari http://www.bakornaspb.go.id/irw/benc_m.asp?bid=2, 23 December 2010.

15.  Situs Bakornas PB, diunduh dari http://www.bakornaspb.go.id/irw/benc_m.asp?bid=1,  23 December 2010.

16.  T. Bachtiar,  Manfaat SOP Penanganan Bencana Bagi Masyarakat Dan Peranan Masyarakat Dalam Pelaksanaan SOP, diunduh dari http://www.docstoc.com/docs/20999646/SOP-Bencana-Alam, 30 Desember 2010.

17.  Situs BakornasPB,  Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya di Indonesia, Set BAKORNAS PBP dan Gempa bumi dan Tsunami, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, diunduh dari http://www.bakornaspb.go.id/irw/benc_m.asp?bid=5, 23 December 2010.

Doty Damayanti, Manajemen Bencana (Mendorong Mitigasi Berbasis Risiko), diunduh dari http://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/09543340/Mendorong.Mitigasi.Berbasis.Risiko, 23 December 2010.


 

 

EndNote:

[1] Lihat Situs Waspada Online, Penanggulangan Bencana Masih Amburadul, diunduh dari  http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164005:penanggulangan-bencana-masih-amburadul&catid=77:fokusutama&Itemid=131, 23 December 2010.

[2] Lihat Situs Republika Online, Ini Dia Data Korban Mentawai, diunduh dari http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/10/27/142717-ini-dia-data-korban-gempa-mentawai, 28 Desember 2010.

[3] Lihat Situs Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta, Jumlah Korban Meninggal Bencana Erupsi Merapi per Tanggal 2 Desember 2010 mencapai 277 orang, diunduh dari http://www.slemankab.go.id/jumlah-korban-meninggal-bencana-erupsi-merapi-per-tanggal-2-desember-2010-mencapai-277-orang.slm, 28 Desember 2010.

[4] Lihat Situs Kompas Online, Kepercayaan, Modal Sosial Cegah Bencana, diunduh dari http://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/09442312/Kepercayaan.Modal.Sosial.Cegah.Bencana, 23 December 2010.

[5] Op cit.

[6] Lihat Situs Wordpress, Peraturan Pemerintah Tentang Penanggulangan Bencana, diunduh dari http://belajarbencana.wordpress.com/2008/06/03/peraturan-pemerintah-tentang-penanggulangan-bencana/, 28 Desember 2010.

[7] Robert J.K dan Roestam Sjarief, Pengelolaan Bencana Terpadu, cetakan pertama, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2006), hal. 67.

[8] Ibid, hal. 2.

[9] Lihat Situs Bakornas PB, Potensi Ancaman Bencana, diunduh dari http://www.bakornaspb.go.id/irw/benc_m.asp?bid=2, 23 December 2010

[10] Lihat Situs Bakornas PB, diunduh dari http://www.bakornaspb.go.id/irw/benc_m.asp?bid=1,  23 December 2010.

[11] Op cit, hal. 69.

[12] Ibid.

[13] Ibid, hal. 76.

[14] Ibid, hal. 78.

[15] T. Bachtiar,  Manfaat SOP Penanganan Bencana Bagi Masyarakat Dan Peranan Masyarakat Dalam Pelaksanaan SOP, diunduh dari http://www.docstoc.com/docs/20999646/SOP-Bencana-Alam http://www.docstoc.com/docs/20999646/SOP-Bencana-Alam, 30 Desember 2010.

[16] Ibid.

[17] Lihat Situs BakornasPB,  Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya di Indonesia, Set BAKORNAS PBP dan Gempa bumi dan Tsunami, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, diunduh dari http://www.bakornaspb.go.id/irw/benc_m.asp?bid=5, 23 December 2010

[18] Ibid.

[19] Doty Damayanti, Manajemen Bencana (Mendorong Mitigasi Berbasis Risiko), diunduh dari http://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/09543340/Mendorong.Mitigasi.Berbasis.Risiko, 23 December 2010

[20] Ibid.