Publikasi/Pengundangan

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan bangsa dan bernegara,  serta mengganggu stabilitas perekonomian  negara. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional.
Dalam kaitan itu, bukti keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan  dan  pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  Presiden telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.  Inpres ini memerinci langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang  mencakup enam bidang strategi, yaitu pencegahan, penindakan, harmonisasi peraturan dan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerja sama internasional, dan mekanisme pelaporan, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Inpres tersebut, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan di bidang  Tindak Pidana Korupsi yang disusun dalam bentuk database peraturan perundang-undang yang dapat diakses melalui website www.djpp.kemenkumham.go.id, guna memudahkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Daftar Peraturan Perundang-undangan di bidang Tindak Pidana Korupsi

NO.

NOMOR PERATURAN

JUDUL PERATURAN

FILES

UNDANG-UNDANG

1

Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1980
Tindak Pidana Suap

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Perubahan UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

4

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

penjelasan

5 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Perubahan Kedua UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

7

Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001
Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

8

Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penjelasan

9

Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

penjelasan

10

Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003
Mahkamah Konstitusi

11

Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004
Kejaksaan Republik Indonesia

penjelasan

12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

13

Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2006
Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003)

14

Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006
Badan Pemeriksa Keuangan

15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

16

Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik

17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik

19

Undang-Undang Nomor 46
Tahun 2009
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

penjelasan

20

Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009
Kekuasaan Kehakiman

penjelasan

21

Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2010
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

penjelasan

22

Undang-Undang No. 8
Tahun 2010
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

penjelasan

22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
PERATURAN PEMERINTAH

1

Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2000
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2

Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2000
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3

Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2003
Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

4

Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2005
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

5

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

6

Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2006
Hak Keuangan Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

7

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

8

Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2009
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

penjelasan

PERATURAN PRESIDEN

1

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

2

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2006 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretaris Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

5

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

KEPUTUSAN PRESIDEN

1

Keputusan Presiden
Nomor 1 Tahun 2004
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2

Keputusan Presiden
Nomor 45 Tahun 2004
Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3

Keputusan Presiden
Nomor 59 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

4

Keputusan Presiden
Nomor 10 Tahun 2007
Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

INSTRUKSI PRESIDEN

1

Intruksi Presiden
Nomor 30 Tahun 1998

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2

Intruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2004

Inpres 2/2004 Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Proses Hukum Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

3

Intruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004

Percepatan Pemberantasan Korupsi

4

Intruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2011
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011

PERATURAN MENTERI

1

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PW.02.03 Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

2

Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

3 Permen PAN dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Road Map Reformasi 2010-2014

4 Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

DAFTAR BERITA NEGARA REPUBIK INDONESIA

TAHUN 2009

No

Nomor

Bentuk Peraturan

Pjls

Lmpn

Tentang

Tanggal

BN

TBN

Disahkan/Ditetapkan

Diundangkan

1

1

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  01/M-IND/PER/1/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (Bj.P) SECARA WAJIB

1/6/2009

1/6/2009

2

2

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  02/M-IND/PER/1/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM - SENG (Bj.L AS) SECARA WAJIB

1/6/2009

1/6/2009

3

3

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2009

 

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1/8/2009

1/8/2009

4

4

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.1/MENHUT-II/2009

 

PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

1/6/2009

1/12/2009

5

5

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-OT.02.02 TAHUN 2009

 

CETAK BIRU PEMBAHARUAN PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN

1/13/2009

1/13/2009

6

6

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  01 TAHUN  2009

 

PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

1/13/2009

1/13/2009

7

7

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.2/MENHUT-II/2009

 

POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEHUTANAN

1/12/2009

1/13/2009

8

8

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  04/M-IND/PER/1/2009

 

PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

1/15/2009

1/15/2009

9

9

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  05/M-IND/PER/1/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 66/M-IND/PER/9/2008 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN  PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN  DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

1/16/2009

1/16/2009

10

10

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.3/MENHUT-II/2009

 

PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEHUTANAN

1/16/2009

1/16/2009

11

11

 

PERATURAN MENTERI  ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI

1/30/2009

1/30/2009

12

12

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.4/MENHUT-II/2009

 

PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI SEMENTARA

1/27/2009

1/30/2009

13

13

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.5/MENHUT-II /2009

 

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH TAHUN 2009

1/27/2009

1/30/2009

14

14

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.6/MENHUT-II/2009

 

PEMBENTUKAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

1/29/2009

1/30/2009

15

15

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2009

 

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER MINERAL

2/6/2009

2/6/2009

16

16

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  13/M-IND/PER/2/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/2/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

2/5/2009

2/6/2009

17

17

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009

 

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

2/6/2009

2/6/2009

18

18

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  NOMOR  M.HH.-03.AH.01.01 TAHUN 2009

 

DAFTAR PERSEROAN

2/6/2009

2/6/2009

19

19

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  18/M-IND/PER/2/2009

 

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

2/16/2009

2/16/2009

20

20

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  19/M-IND/PER/2/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK SECARA WAJIB

2/16/2009

2/16/2009

21

21

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.7/MENHUT - II /2009

 

PEDOMAN PEMENUHAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL

2/9/2009

2/16/2009

22

22

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.8/MENHUT - II/2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.SS/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

2/9/2009

2/16/2009

23

23

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.10/MENHUT - II /2009

 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

2/9/2009

2/16/2009

24

24

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.11/MENHUT - II /2009

 

SISTEM SILVIKULTUR DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI

2/9/2009

2/16/2009

25

25

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2009

 

ATURAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

2/20/2009

2/20/2009

26

26

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-02.GR.02.01 TAHUN 2009

 

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

2/20/2009

2/20/2009

27

27

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.09/MENHUT - II /2009

 

PERUBAHAN PERATUIRAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.35/MENHUT-II/2008 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL USAHA

2/9/2009

2/23/2009

28

28

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.12/MENHUT - II/2009

 

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

2/23/2009

2/23/2009

29

29

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.13/MENHUT - II /2009

 

HUTAN TANAMAN HASIL REHABILILITASI

2/23/2009

2/23/2009

30

30

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN  NEGARA REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 02 TAHUN 2009

 

TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2/25/2009

2/25/2009

31

31

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2009

 

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN

2/17/2009

2/25/2009

32

32

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.14/MENHUT - II /2009

 

PERUBAHAN MENTERI KEHUTAHAN NOMOR P.62/MENHUT-22/2008 TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT.

3/5/2009

3/5/2009

33

33

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.15/MENHUT - II /2009

 

PERUBAHAN PERATUIRAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PENGENAAN,PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI.

3/5/2009

3/5/2009

34

34

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.16/MENHUT - II /2009

 

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS -II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN.

3/5/2009

3/5/2009

35

35

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/PERMENTAN/OT.140/2/2009

 

PERSYARATAN DAN TATA CARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2/6/2009

3/5/2009

36

36

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/PERMENTAN/OT.140/2/2009

 

PERSYARATAN DAN TATA CARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN DAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DARI SUATU AREA KE AREA LAIN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

2/9/2009

3/5/2009

37

37

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12/PERMENTAN/OT.140/2/2009

 

PERSYARATAN DAN TATA CARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN KEMASAN KAYU KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2/9/2009

3/5/2009

38

38

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/PERMENTAN/OT.140/2/2009

 

PEDOMAN PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK BUDIDAYA KELAPA SAWIT

2/16/2009

3/5/2009

39

39

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 30/M-IND/PER/3/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M/-IND/PER/II/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI ALAS KAKI

3/12/2009

3/12/2009

40

40

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI REPUBLIK  REPUBLIK INDONESIA NOMOR H.H-37.PL.02.02 TAHUN 2009

 

STANDARISASI GEDUNG KANTOR DAN SARANA KERJA WILAYAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

3/16/2009

3/16/2009

41

41

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31/M-IND/PER/3/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 91/M-IND/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN / PERALATAN PABRIK GULA.

3/16/2009

3/16/2009

42

42

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 32/M-IND/PER/3/2009

 

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PERMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN,PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (Bj.P) SECARA WAJIB

3/16/2009

3/16/2009

43

43

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 33/M-IND/PER/3/2009

 

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PERMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMUNIUM-SENG (Bj.LAS) SECARA WAJIB.

3/16/2009

3/16/2009

44

44

 

PERATURAN KEPALA BKPM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/P/2009

 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

2/12/2009

3/16/2009

45

45

 

PERATURAN KEPALA BKPM REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 2 /P/ 2009

 

PENEMPATAN PEJABAT PROMOSI INVESTASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DI LUAR NEGERI

3/24/2009

3/24/2009

46

46

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2009

 

PEDOMAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT.PLN (PERSERO) DARI KOPERASI ATAU BADAN USAHA LAIN

3/24/2009

3/24/2009

47

47

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/MENHUT - II /2009

 

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

3/6/2009

3/24/2009

48

48

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.18/MENHUT - II /2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANANNOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN

3/16/2009

3/24/2009

49

49

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.19/MENHUT - II /2009

 

STRATEGI PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU NASIONAL.

3/19/2009

3/24/2009

50

50

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.20/MENHUT - II /2009

 

PANDUAN PENANAMAN SATU ORANG SATU POHON (ONE MAN ONE TREE)

3/19/2009

3/24/2009

51

51

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.21/MENHUT - II /2009

 

KRITERIA DAN INDIKATOR PENETAPAN JENIS HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN

3/19/2009

3/24/2009

52

52

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI REPUBLIK  REPUBLIK INDONESIA NOMOR H.H-10.OT.01.01 TAHUN 2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.09-PR.07.10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

2/27/2009

2/27/2009

53

53

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36/M-IND/PER/3/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATEREI PRIMER SECARA WAJIB

2/27/2009

2/27/2009

54

54

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/M-IND/PER/3/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

2/27/2009

2/27/2009

55

55

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38/M-IND/PER/3/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/I/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN PELAT DN GULUNGAN CANAI PANAS (Bj.P) SECARA WAJIB.

2/27/2009

2/27/2009

56

56

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 39/M-IND/PER/3/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/M-IND/PER/I/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN  DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMUNIUM SENG (Bj.L AS) SECARA WAJIB.

2/27/2009

2/27/2009

57

57

 

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR :01/PEMMEN/M/2009.

 

ACUAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN

2/27/2009

2/27/2009

58

58

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN  NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2009

 

SISTEM OPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

3/31/2009

3/31/2009

59

59

 

PERATURAN KEPALA BKPM REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 4 /P/ 2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 90/SK/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

4/7/2009

4/7/2009

60

60

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.22/MENHUT - II /2009

 

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.31/MENHUT-II/2005 TENTANG PELEPASAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

4/1/2009

4/7/2009

61

61

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.23/MENHUT - II /2009

 

TATA CARA PENYERAHAN KEMBALI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU SEBELUM JANGKA WAKTU IZIN BERAKHIR

4/1/2009

4/7/2009

62

62

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.24/MENHUT - II /2009

 

PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

4/1/2009

4/7/2009

63

63

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.25/MENHUT - II /2009

 

PEDOMAN UMUM PENIILAIAN LOMBA PENGHIJAUAN DAN KONSERVASI ALAM (PKA)

4/3/2009

4/7/2009

64

64

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.61/PMK.05/2009

 

PENERAPAN TREASURY NATIONAL POOLING PADA REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

3/27/2009

4/7/2009

65

65

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.71/PMK.07/2009

 

ALOKASI KURANG BAYAR DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2007 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009

3/8/2009

3/8/2009

66

66

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.72/PMK.07/2009

 

ALOKASI KURANG BAYAR DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA  TAHUN ANGGARAN 2007 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009

3/8/2009

3/8/2009

67

67

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.75/PMK.08/2009

 

PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN CARA PENEMPATAN LANGSUNG (PRIVATE PLACEMENT)

4/17/2009

4/17/2009

68

68

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.26/MENHUT - II /2009

 

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.48/MENHUT-II/2007 TENTANG STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT.

4/14/2009

4/17/2009

69

69

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.27/MENHUT - II /2009

 

PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN

2/14/2009

4/17/2009

70

70

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.28/MENHUT - II /2009

 

TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM RANGKA PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN ATAS RANCANGAN PERATURAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH.

4/20/2009

4/20/2009

71

71

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN  NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2009

 

DEWAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

4/6/2009

4/20/2009

72

72

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.79/PMK.010/2009

 

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN TATA CARA PENAGIHANNYA TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI-PERUSAHAAN-REASURANSI ATAU PERUSAHAAN PENUNJANG USAHA ASURANSI.

2/22/2009

2/22/2009

73

73

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.76/PMK.01/2009

 

PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

4/21/2009

4/22/2009

74

74

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.77/PMK.05/2009

 

PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM.

4/21/2009

4/22/2009

75

75

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 40/M.IND/PER/4/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 40/M-IND/PER/6/2008 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECAR WAJIB.

4/3/2009

4/22/2009

76

76

 

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2008

 

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

3/25/2009

4/22/2009

77

77

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.77/PMK.05/2009

 

ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

4/23/2009

4/23/2009

78

78

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.77/PMK.05/2009

 

ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009.

4/23/2009

4/23/2009

79

79

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN  NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

4/15/2009

4/23/2009

80

80

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2009

 

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA LISTRIK.

4/28/2009

4/28/2009

81

81

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2009

 

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGA LISTRIKAN BIDANG INDUSTRI PEMANFAAT TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG PRODUKSI, SUB BIDANG KEPASTIAN DAN KENDALI MUTU, DAN SUB BIDANG PERAWATAN, PERBAIKAN DAN PEMASANGAN.

4/28/2009

4/28/2009

82

82

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2009

 

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGAN TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INDUSTRI PERALATAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR, DAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN JAMINAN MUTU.

4/28/2009

4/28/2009

83

83

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.86/PMK.02/2009

 

ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

4/30/2009

4/30/2009

84

84

 

PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN JAKSA AGUNG KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA , DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO : 53/PMK.06/2009, NO : KEP-030/A/JA/03/2009, NO : 4 TAHUN 2009, NO : M.HH-01.KU.03.01

 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAKSA BADAN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA.

3/25/2009

4/30/2009

85

85

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.87/PMK.05/2009

 

MEKANISME PELAKSANAAN DN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2009.

4/30/2009

4/30/2009

86

86

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.88/PMK.06/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007.

4/30/2009

4/30/2009

87

87

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.29/MENHUT - II /2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.52/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN -PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI

4/24/2009

4/30/2009

88

88

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.30/MENHUT - II /2009

 

TATA CARA PENGURANGAN EMISI DAN DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD)

5/1/2009

5/1/2009

89

89

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  REPUBLIK INDONESIA NO : PER.9/MEN/V/2009

 

TATA CARA PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA.

5/7/2009

5/7/2009

90

90

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NO : PER.10/MEN/V2009

 

TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.

5/7/2009

5/7/2009

91

91

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15/PERMENTAN/OT.140/3/2009

 

PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL (MATERIAL TRANSFER AGREEMENT)

3/4/2009

5/7/2009

92

92

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18/PERMENTAN/OT.140/3/2009

 

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN.

4/8/2009

5/7/2009

93

93

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18/PERMENTAN/OT.140/3/2009

 

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PAKAN

4/8/2009

5/7/2009

94

94

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 19/PERMENTAN/OT.140/4/2009

 

PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI

4/8/2009

5/7/2009

95

95

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 45/M.IND/PER/5/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB.

5/4/2009

5/7/2009

96

96

 

PERATURAN KEPALA BKPM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/P/2009

 

URAIAN JABATAN PADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

5/8/2009

5/8/2009

97

97

 

PERATURAN KEPALA BKPM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/P/2009

 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

5/8/2009

5/8/2009

98

98

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.90/PMK.05/2009

 

PENGELOLAAN UANG NEGARA DI BANK INDONESIA

5/8/2009

5/8/2009

99

99

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.91/PMK.02/2009

 

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN.

5/8/2009

5/8/2009

100

100

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.92/PMK.06/2009

 

PENGELOLAAN ASET YANG BERASAL DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL OLEH PT.PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

5/8/2009

5/8/2009

101

101

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.93/PMK.06/2009

 

PENGELOLAAN ASET KELOLAAN  PT.PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) OLEH MENTERI KEUANGAN.

5/8/2009

5/8/2009

102

102

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN  NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2009

 

PETUNJUK ADMINISTRASI SISTEM LAPORAN PADA KEGIATAN PEMILIHAN UMUM

4/22/2009

5/8/2009

103

103

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.94/PMK.05/2009

 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENUNTASAN DAN KESINAMBUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2009.

5/13/2009

5/13/2009

104

104

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 49/M.IND/PER/5/2009

 

PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

5/12/2009

5/13/2009

105

105

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.96/PMK.03/2009

 

JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN.

5/15/2009

5/15/2009

106

106

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.97/PMK.05/2009

 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA LAPAYAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

5/15/2009

5/15/2009

107

107

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.98/PMK.02/2009

 

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM POS.

5/15/2009

5/15/2009

108

108

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.31/MENHUT - II /2009

 

AKTA BURU DAN TATA CARA PERMOHONAN AKTA BURU.

5/11/2009

5/15/2009

109

109

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.32/MENHUT - II /2009

 

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RTKRHL-DAS).

5/11/2009

5/15/2009

110

110

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.33/MENHUT - II /2009

 

PEDOMAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI.

5/11/2009

5/15/2009

111

111

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.34/MENHUT - II /2009

 

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMINDAHTANGANAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU.

5/11/2009

5/15/2009

112

112

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH DAN PENCANTUMAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

5/18/2009

5/18/2009

113

113

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2009

 

PEDOMAN BANTUAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI,

5/17/2009

5/18/2009

114

114

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2009

 

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN.

4/15/2009

5/18/2009

115

115

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  07 TAHUN 2009

 

SISTEM LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

4/29/2009

5/18/2009

116

116

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10  TAHUN 2009

 

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PENELITIAN DAN PENGEMABANGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER MINERAL

5/22/2009

5/22/2009

117

117

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.99/PMK.02/2009

 

SUBSIDI BERAS UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2009.

5/26/2009

5/26/2009

118

118

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 100/PMK.010/2009

 

PERUSAHAAN PERMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

5/27/2009

5/27/2009

119

119

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER. 11/MEN/V/2009

 

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN.

5/27/2009

5/27/2009

120

120

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 25/PERMENTAN/OT.140/5/2009

 

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

5/13/2009

5/27/2009

121

121

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27/PERMENTAN/OT.140/5/2009

 

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

2/18/2009

5/27/2009

122

122

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :101/PMK.011/2009

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK SUSU TERTENTU.

5/28/2009

5/28/2009

123

123

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 102/PMK.05/2009

 

TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUNGAN PEMERINTAH PUSAT.

5/28/2009

5/28/2009

124

124

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  M.HH - 04.GR.01.06 TAHUN 2009

 

VISA TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN BEKERJA SAAT BERLIBUR

5/29/2009

5/29/2009

125

125

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 56/M.IND/PER/5/2009

 

PEMBERLAKUAN SPESIFIKASI TEKNIS SECARA WAJIB TERHADAP KOMPOR GAS SATU TUNGKU UNTUK USAHA MIKRO

5/28/2009

5/29/2009

126

126

 

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2009

 

PEDOMAN TATA CARA PEMBUATAN DAN PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH JABATAN  FUNGSIONAL SANDIMAN

5/5/2009

5/29/2009

127

127

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.35/MENHUT - II /2009

 

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR PROSUK KAYU ULIN OLAHAN (PROKALINO)

5/18/2009

5/29/2009

128

128

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.36/MENHUT - II /2009

 

TATA CARA PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

5/22/2009

5/29/2009

129

129

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.37/MENHUT - II /2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.20/MENHUT-II/2005 TENTANG KERJASAMA OPERASI (KSO) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN

5/25/2009

5/29/2009

130

130

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2009

 

TATARAN WEWENANG BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

5/22/2009

5/29/2009

131

131

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 103/PMK.03/2009

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PERJUALAN ATAS BARANG MEWAH

6/10/2009

6/10/2009

132

132

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 104/PMK.03/2009

 

BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

6/10/2009

6/10/2009

133

133

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 105/PMK.03/2009

 

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

6/10/2009

6/10/2009

134

134

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 106/PMK.06/2009

 

TATA CARA PENGUSULAN , PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN DIREKTUR LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

6/10/2009

6/10/2009

135

135

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 107/PMK.04/2009

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

6/12/2009

6/12/2009

136

136

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 108/PMK.02/2009

 

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010

6/12/2009

6/12/2009

137

137

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 28/PERMENTAN/SR.130/5/2009

 

PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH

5/22/2009

6/12/2009

138

138

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-03.KU.03.01 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

12/6/2009

12/6/2009

139

139

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  59/M-IND/PER/6/2009

 

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK SECARA WAJIB

6/11/2009

6/12/2009

140

140

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  60/M-IND/PER/6/2009

 

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SPESIFIKASI TEKNIS SECARA WAJIB TERHADAP KOMPOR GAS SATU TUNGKU UNTUK USAHA MIKRO

6/11/2009

6/12/2009

141

141

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.38/MENHUT - II /2009

 

STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PNGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK

6/12/2009

6/12/2009

142

142

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.39/MENHUT - II /2009

 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

6/12/2009

6/12/2009

143

143

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.40/MENHUT - II /2009

 

STANDAR OPERASI PROSEDUR SISTEM KOMUNIKASI RADIO TERPADU DEPARTEMEN KEHUTANAN

6/12/2009

6/12/2009

144

144

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  61/M-IND/PER/6/2009

 

HARGA RESMI TABUNG BAJA LPG 3(TIGA) KG BESERTA ASESORISNYA DAN KOMPOR GAS SATU TUNGKU UNTUK USAHA MIKRO DALAM RANGKA PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG

6/16/2009

6/16/2009

145

145

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 109/PMK.02/2009

 

PEDOMAN PELAKSANAAN INVENTARISASI PENILAIAN DAN PELAPORAN DALAM RANGKA PENERBITAN BARANG MILIK NEGARA

6/17/2009

6/17/2009

146

146

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 110/PMK.02/2009

 

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

6/17/2009

6/17/2009

147

147

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 111/PMK.02/2009

 

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR

6/17/2009

6/17/2009

148

148

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 112/PMK.02/2009

 

PEMILIHAN BANK OPERASIONAL I MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

6/17/2009

6/17/2009

149

149

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2009

 

PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN

6/5/2009

 

150

150

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN  NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2009

 

IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

6/22/2009

6/22/2009

151

151

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:113/PMK.02/2009

 

REKENING MINYAK DAN GAS BUMI

23/06/2009

23/06/2009

152

152

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:114/PMK.02/2009

 

REKENING PANAS BUMI

23/06/2009

23/06/2009

153

153

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:115/PMK.02/2009

 

PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

23/06/2009

23/06/2009

154

154

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:116/PMK.02/2009

 

PELAKSANAAN UJI COBA REKENING PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NIHIL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

23/06/2009

23/06/2009

155

155

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:117/PMK.02/2009

 

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN  KEUANGAN

25/06/2009

25/06/2009

156

156

 

PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR: 11 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PENYELENGGARAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

25/06/2009

25/06/2009

157

157

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  REPUBLIK INDONESIA NO : PER.12/MEN/VI/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.03/MEN/III/2008 TENTANG PERAN SERTA BADAN USAHA DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

25/06/2009

25/06/2009

158

158

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009

 

KEBIJAKAN UMUM PENGGUNAAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

8/4/2009

25/06/2009

159

159

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2009

 

KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010

23/04/2009

25/06/2009

160

160

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2009

 

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN

4/6/2009

25/06/2009

161

161

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 55/M.IND/PER/5/2009

 

PERBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK MELAMIN-PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB

27/05/2009

25/06/2009

162

162

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-02.DL.07.02 TAHUN 2009

 

PEDOMAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN SELEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

3/6/2009

25/06/2009

163

163

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-03.DL.07.01 TAHUN 2009

 

PEDOMAN ADMINISTRASI UJIAN KESAMAPTAAN JASMANI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

3/6/2009

25/06/2009

164

164

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-66.KP.04.04 TAHUN 2009

 

PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

3/6/2009

25/06/2009

165

165

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-03.KP.05.01 TAHUN 2009

 

PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

3/6/2009

25/06/2009

166

166

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-26.KP.10.09 TAHUN 2009

 

PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN HAK PENSIUN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

3/6/2009

25/06/2009

167

167

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-02.KP.01.05 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

3/6/2009

25/06/2009

168

168

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-01.DL.07.01 TAHUN 2009

 

PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HAM RI

3/6/2009

25/06/2009

169

169

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-05.DL.07.01 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PENGADAAN CALON TARUNA AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN DAN AKADEMI IMIGRASI

3/6/2009

25/06/2009

170

170

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-01.UM.07.03 TAHUN 2009

 

PEDOMAN ADMINISTRASI PERJALANAN KELUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAN/ATAU PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

3/6/2009

25/06/2009

171

171

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:118/PMK.05/2009

 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PERAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

1/7/2009

1/7/2009

172

172

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.41/MENHUT-II/2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DI PROVINSI KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SELAKU KOORDINATOR

23/06/2009

1/7/2009

173

173

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.42/MENHUT-II/2009

 

POLA UMUM, KRITERIA DAN STANDAR PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

26/06/2009

1/7/2009

174

174

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 66/M.IND/PER/6/2009

 

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK MELAMIN-PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB

29/06/2009

1/7/2009

175

175

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009

 

POKOK-POKOK PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN

16/06/2009

1/7/2009

176

176

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 13/MEN/VII/2009

 

PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3/7/2009

3/7/2009

177

177

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 69/M.IND/PER/7/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB

3/7/2009

3/7/2009

178

178

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 71/M.IND/PER/7/2009

 

JENIS INDUSTRI YANG MENGOLAH DAN MENGHASILKAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3) DAN JENIS INDUSTRI TEKNOLOGI TINGGI YANG STRATEGIS

6/7/2009

6/7/2009

179

179

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 72/M.IND/PER/7/2009

 

PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAH  BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

6/7/2009

6/7/2009

180

180

 

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NOMOR 1 TAHUN 2009

 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN/KOTA

21/04/2009

6/7/2009

181

181

 

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NOMOR 2 TAHUN 2009

 

KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

8/5/2009

6/7/2009

182

182

 

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NOMOR 3 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

8/5/2009

6/7/2009

183

183

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-05.AH.02.11 TAHUN 2009

 

FORMASI JABATAN NOTARIS

6/7/2009

6/7/2009

184

184

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:119/PMK.02/2009

 

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN  RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010

7/7/2009

7/7/2009

185

185

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:120/PMK.05/2009

 

SISTEM AKUTANSI DAN PELAPORAN TRANSFER KE DAERAH

7/7/2009

7/7/2009

186

186

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:121/PMK.05/2009

 

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PROYEK  PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN KONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009

10/7/2009

10/7/2009

187

187

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.43/MENHUT - II /2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2007 TENTANG RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

2/7/2009

10/7/2009

188

188

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.44/MENHUT - II /2009

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN

2/7/2009

10/7/2009

189

189

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009

 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN  ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

14/07/2009

14/07/2009

190

190

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH

14/07/2009

14/07/2009

191

191

 

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2008

 

KETENTUAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

6/7/2009

14/07/2009

192

192

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2009

 

EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

1/1/2009

14/07/2009

193

193

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2009

 

MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN SEDERHANA

19/01/2009

14/07/2009

194

194

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

27/01/2009

14/07/2009

195

195

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 21-DAG/PER/6/2008 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

9/2/2009

14/07/2009

196

196

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG TERTENTU

25/03/2009

14/07/2009

197

197

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/M-DAG/PER/3/2009

 

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEPADA PERUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

27/03/2009

14/07/2009

198

198

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.12/M-DAG/PER/3/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

30/03/2009

14/07/2009

199

199

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

22/04/2009

14/07/2009

200

200

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/M-DAG/PER/5/2009

 

LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA

1/5/2009

14/07/2009

201

201

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/M-DAG/PER/5/2009

 

TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

1/5/2009

14/07/2009

202

202

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M-DAG/PER/5/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

22/05/2009

14/07/2009

203

203

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-DAG/PER/5/2009

 

PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PENTUNJUK DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TERTENTU DAN ELEKTRONIK

26/05/2009

14/07/2009

204

204

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M-DAG/PER/5/2009

 

KETENTUAN  DAN TATA CARA PENGAWAWSAN BARANG ATAU JASA

26/05/2009

14/07/2009

205

205

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/M-DAG/PER/6/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA

11/6/2009

14/07/2009

206

206

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/M-DAG/PER/6/2009

 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNA DANA ALOKASI KHUSUS (DAG) BIDANG PERDAGANGAN

12/6/2009

14/07/2009

207

207

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/M-DAG/PER/6/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

23/06/2009

14/07/2009

208

208

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/M-DAG/PER/6/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B.3)

23/06/2009

14/07/2009

209

209

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009

 

KETENTUAN TUGAS BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI DI LUAR LEMBAGA PENDIDIKAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TNI BAGI ANGGOTA TNI DAN PNS

1/7/2009

14/07/2009

210

210

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2009

 

TATA CARA PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TNI

1/7/2009

14/07/2009

211

211

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2009

 

PENUGASAN DAN PERIZINAN KE LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

9/7/2009

14/07/2009

212

212

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:122/PMK.08/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.08/2009 TENTANG PENUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG

22/07/2009

22/07/2009

213

213

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:123/PMK.02/2009

 

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

22/07/2009

22/07/2009

214

214

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:124/PMK.02/2009

 

TATA CARA PENYEDIAAN PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BENIH NASIONAL DAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL

24/07/2009

24/07/2009

215

215

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.45/MENHUT - II /2009

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATA USAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

22/07/2009

24/07/2009

216

216

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.46/MENHUT - II /2009

 

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN  HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI

22/07/2009

24/07/2009

217

217

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.47/MENHUT - II /2009

 

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTAN NO:P.48/MENHUT-II/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELELANGAN HASIL HUTAN TEMUAN SITAAN DAN RAMPASAN

22/07/2009

24/07/2009

218

218

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.48/MENHUT - II /2009

 

PENGGUNAAN PETA DASAR TEMATIK KEHUTANAN SKALA 1:250.000

22/07/2009

24/07/2009

219

219

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009

 

ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF  UANG

29/07/2009

29/07/2009

220

220

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.49/MENHUT - II /2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.4/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI SEMENTARA

27/09/2009

29/07/2009

221

221

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.50/MENHUT - II /2009

 

PENEGASAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

27/09/2009

29/07/2009

222

222

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.51/MENHUTK- II /2009

 

PERUBAHAN  KESATU ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.02/MENHUT-II/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

27/09/2009

29/07/2009

223

223

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.52/MENHUTK- II /2009

 

PERUBAHAN  KESATU ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.03/MENHUT-II/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL

27/09/2009

29/07/2009

224

224

 

PERATURAN MENTERI  ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2009

 

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

31/07/2009

31/07/2009

225

225

 

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: 2 TAHUN 2009 DAN NOMOR: M.HH-02.HM.03.02 TAHUN 2009

 

PENERBITAN PASPOR BIASA BAGI JAMAAH HAJI

8/3/2009

8/3/2009

226

226

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/PERMENTAN/SR.130/5/2009

 

PENGGUNAAN  PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL BROMIDA UNTUK TINDAKAN PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DA PERLAKUAN PRA PENGAPALAN

7/30/2009

8/3/2009

227

227

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009

 

PEMBINAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN

7/28/2009

8/3/2009

228

228

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2009

 

KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA

2/18/2009

8/3/2009

229

229

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09/M-DAG/PER/2/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

2/24/2009

8/3/2009

230

230

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/M-DAG/PER/2/2009

 

EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

3/5/2009

8/3/2009

231

231

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009

 

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

6/9/2009

8/3/2009

232

232

 

PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 27/M-DAG/PER/6/2009 NOMOR PB.02/MEN/2009

 

LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH RI

6/24/2009

8/3/2009

233

233

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/M-DAG/PER/6/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK

6/30/2009

8/3/2009

234

234

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/M-DAG/PER/7/2009

 

SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA

7/17/2009

8/3/2009

235

235

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/M-DAG/PER/7/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

7/22/2009

8/3/2009

236

236

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/M-DAG/PER/7/2009

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN

7/28/2009

8/3/2009

237

237

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO.PER.15/MEN/VIII/2009

 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOOR PER.22/MEN/XII/2008 TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

8/6/2009

8/6/2009

238

238

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO.PER.16/MEN/VIII/2009

 

TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN PENGERAHAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI BAGI PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA

8/6/2009

8/6/2009

239

239

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO.PER.17/MEN/VIII/2009

 

PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

8/6/2009

8/6/2009

240

240

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO.PER.18/MEN/VIII/2009

 

BENTUK, PERSYARATAN, DAN TATA CARA MEMPEROLEH KARTU TENAGA KERJA  LUAR NEGERI

8/6/2009

8/6/2009

241

241

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/M-IND/PER/7/2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI ALAS KAKI

8/5/2009

8/6/2009

242

242

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-06.AH.02.10 TAHUN 2009

 

SEKRETARIAT MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

8/7/2009

8/6/2009

243

243

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9 TAHUN  2009

 

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

8/3/2009

8/7/2009

244

244

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.05/2009

 

KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

8/7/2009

8/7/2009

245

245

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126/PMK.05/2009

 

PENERAPAN TREASURY NATIONAL POOLING PADA REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

8/7/2009

8/7/2009

246

246

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 33/PERMENTAN/OT.160/6/2009

 

PODOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT PERTANIAN

8/7/2009

8/7/2009

247

247

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009

 

PEDOMAN ADMINISTRASI UMUM DEPARTEMEN PERTAHANAN

6/25/2009

8/7/2009

248

248

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI PERLENGKAPAN KENDALA LAMPU SEBAGAI STANDAR WAJIB

8/11/2009

8/11/2009

249

249

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI PEMUTUS SIRKUIT ARUS SISA TANPA PROTEKSI ARUS LEBIH TERPADU UNTUK PEMAKAIAN RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA (RCCB) SEBAGAI STANDAR WAJIB

8/11/2009

8/11/2009

250

250

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI LUMINER SEBAGAI STANDAR WAJIB

8/11/2009

8/11/2009

251

251

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PERMENTAN/OT.140/7/2009

 

PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN

7/28/2009

8/11/2009

252

252

 

PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 1 TAHUN 2009

 

KODE ETIK

8/3/2009

8/11/2009

253

253

 

PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2 TAHUN 2009

 

DISIPLIN PEGAWAI

8/11/2009

8/11/2009

254

254

 

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2009

 

PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK

8/11/2009

8/11/2009

255

255

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.08/2009

 

PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

8/14/2009

8/14/2009

256

256

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128/PMK.08/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.08/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

8/18/2009

8/18/2009

257

257

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.08/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 152/PMK.08/2008  TENTANG PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL

8/16/2009

8/18/2009

258

258

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.08/2009

 

TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UMUM UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

8/18/2009

8/18/2009

258

259

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.08/2009

 

KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

8/18/2009

8/18/2009

260

260

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/PMK.08/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.02/2009 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010

8/18/2009

8/18/2009

261

261

 

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PERMEN/M/2009

 

TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

8/14/2009

8/18/2009

262

262

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009

 

TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

8/19/2009

8/19/2009

263

263

 

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2009

 

SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PUSAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

8/19/2009

8/19/2009

264

264

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PERMENTAN/PP.340/B/2009

 

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 27/PERMENTAN/P.P.340/5/2009 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

8/18/2009

8/19/2009

265

265

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.53/MENHUT-II/2009

 

PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN ALAT UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAU IZIN PEMANFAATAN KAYU

8/18/2009

8/19/2009

266

266

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.54/MENHUT-II/2009

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.21/MENHUT-V/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007

8/19/2009

8/19/2009

267

267

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.55/MENHUT-II/2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.22/MENHUT-V/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL RAHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007

8/19/2009

8/19/2009

268

268

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.08/2009

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK DEXTOSE MONOHYDRATE

8/24/2009

8/24/2009

269

269

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/PMK.08/2009

 

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BADAN RAHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

8/24/2009

8/24/2009

270

270

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.08/2009

 

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

8/24/2009

8/24/2009

271

271

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136/PMK.08/2009

 

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2008

8/25/2009

8/25/2009

272

272

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137/PMK.08/2009

 

ALOKASI KEKURANGAN DANA TAMBAHANAN OTONOMI KHUSUS INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2008

8/25/2009

8/25/2009

273

273

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.56/MENHUT-II/2009

 

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL KAYU HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM

8/21/2009

8/25/2009

274

274

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2009

 

KEGIATAN USAHA GAS BUMI MELALUI PIPA

8/31/2009

8/31/2009

275

275

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.06/2009

 

TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PENGUBAHAN RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

8/31/2009

8/31/2009

276

276

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140/PMK.010/2009

 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

8/31/2009

8/31/2009

277

277

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.010/2009

 

PRINSIP TATA KELOLA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

8/31/2009

8/31/2009

278

278

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2009

 

MANAJEMEN RISIKO  LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

8/31/2009

8/31/2009

279

279

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143/PMK.010/2009

 

PRINSIP MENGENAL NASABAH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

8/31/2009

8/31/2009

280

280

 

PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 3 TAHUN 2009

 

TATA CARA PEMBENTUKAN JALINAN DAN FORUM KERJA SAMA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, DENGAN INSTANSI TERKAIT YANG BERWENANG

8/31/2009

8/31/2009

281

281

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.07/2009

 

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD MASING-MASING DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

28/O8/2009

8/31/2009

282

282

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144/PMK.07/2009

 

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008

9/2/2009

9/2/2009

283

283

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMK.07/2009

 

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2006, 2007 DAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 DAN PERUBAHANNYA

9/2/2009

9/2/2009

284

284

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-11.OT.02.10 TAHUN 2009

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI

9/3/2009

9/3/2009

285

285

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.57/MENHUT-II/2009

 

TATA CARA VERIFIKASI KLAIM KREDIT MACET KREDIT USAHA TANI KONSERVASI DAERAH -ALIRAN SUNGAI (KUK-DAS)

9/1/2009

9/3/2009

286

286

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.04/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI

9/4/2009

9/4/2009

287

287

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/PMK.04/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.04/2007 TENTANG AUDIT KEPABEANAN

9/4/2009

9/4/2009

288

288

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-04.KP.07.08 TAHUN 2009

 

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA BENTUK DAN JENIS PIAGAM PENGHARGAAN

9/3/2009

9/4/2009

289

289

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.58/MENHUT-II/2009

 

PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN DARI IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN ATAU PENYIAPAN LAHAN DALAM PENYIAPAN LAHAN DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

9/4/2009

9/4/2009

290

290

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.59/MENHUT-II/2009

 

RENCANA KERJA (RENJA) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2010

9/8/2009

9/8/2009

291

291

 

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR :03/PEMMEN/M/2009.

 

PEMBERHENTIAN LAYANAN BANTUAN KEPADA GOLONGAN IV/A DAN IV/B SERTA PEMBERHENTIAN PEMBERIAN JASA TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

8/31/2009

9/8/2009

292

292

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK.02/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.02/2009 TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

9/10/2009

9/10/2009

293

293

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2009

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KELOMPOK KERJA

9/11/2009

9/11/2009

294

294

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL DAN SEKRETARIAT SUB UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

9/11/2009

9/11/2009

295

295

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-05.GR.01.06 TAHUN 2009

 

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI  NOMOR M.04.IZ.01.10 TAHUN 2009 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

9/10/2009

9/11/2009

296

296

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-01.DL.08.01 TAHUN 2009

 

PANDUAN PENELITIAN DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

9/16/2009

9/16/2009

297

297

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-06.GR.01.01 TAHUN 2009

 

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF RP 0,00 (NOL RUPIAH) BAGI PEMOHON IZIN KEIMIGRASIAN, ORANG ASING YANG TERKENA BIAYA BEBAN DAN SURAT PERJALANAN REPUPLIK INDONESIA

9/16/2009

9/16/2009

298

298

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/M-DAG/PER/8/2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

8/11/2009

9/16/2009

299

299

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/M-DAG/PER/8/2009

 

KETENTUAN EKSPOR ROTAN

8/11/2009

9/16/2009

300

300

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-DAG/PER/8/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

8/20/2009

9/16/2009

301

301

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/M-DAG/PER/8/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

8/31/2009

9/16/2009

302

302

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/M-DAG/PER/9/2009

 

KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)

9/2/2009

9/16/2009

303

303

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  REPUBLIK INDONESIA NO : PER.19/MEN/IX/2009

 

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN

9/17/2009

9/17/2009

304

304

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PERMENTAN/PP.400/9/2009

 

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

9/8/2009

9/17/2009

305

305

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/PERMENTAN/OT.140/9/2009

 

KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

9/16/2009

9/17/2009

306

306

 

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 3237/KPTS/PD.630/9/2009

 

BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

9/9/2009

9/17/2009

307

307

 

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 3238/KPTS/PD.630/9/2009

 

PENGGOLONGAN JENIS JENIS HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA, PENGGOLONGAN DAN KLASIFIKASI MEDIA PEMBAWA

9/9/2009

9/17/2009

308

308

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/M-IND/PER/9/2009

 

STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI

9/24/2009

9/24/2009

309

309

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/M-IND/PER/9/2009

 

SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA

9/24/2009

9/24/2009

310

310

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2009

 

PEMBINAAN PENGHAPUSAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

9/3/2009

9/24/2009

311

311

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  10 TAHUN  2009

 

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK TEMPAT KEJADIAN PERKARA DAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI KEPADA LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN NEGARA RI

9/14/2009

9/24/2009

312

312

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT

9/28/2009

9/28/2009

313

313

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK/PMK.011/2009

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA

9/24/2009

9/28/2009

314

314

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151/PMK/PMK.011/2009

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK PAKU

9/24/2009

9/28/2009

315

315

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152/PMK.03/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.03/2007 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN, PENGISIAN, PENANDATANGANAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN

9/29/2009

9/29/2009

316

316

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153/PMK.03/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PENETAPAN, DAN PENATA USAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASIALN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

9/29/2009

9/29/2009

317

317

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.60/MENHUT-II/2009

 

PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI HUTAN

9/17/2009

9/29/2009

318

318

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.61/MENHUT-II/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.75/MENHUT-II/2006 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RISET (RESEARCH SCHOOL) BAGI PENELITI LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

9/28/2009

9/29/2009

319

319

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.62/MENHUT-II/2009

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KEHUTANAN

9/28/2009

9/29/2009

320

320

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 40/M-DAG/PER/9/2009

 

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN

9/14/2009

9/29/2009

321

321

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 41/M-DAG/PER/9/2009

 

KETENTUAN EKSPOR KOPI

9/14/2009

9/29/2009

322

322

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 42/M-DAG/PER/9/2009

 

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK DAN GAS BUMI

9/14/2009

9/29/2009

323

323

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 43/M-DAG/PER/9/2009

 

PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

9/15/2009

9/29/2009

324

324

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 44/M-DAG/PER/9/2009

 

PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

9/15/2009

9/29/2009

325

325

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45/M-DAG/PER/9/2009

 

ANGKA PENGENAL IMPORTIR

9/16/2009

9/29/2009

326

326

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 46/M-DAG/PER/9/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

9/16/2009

9/29/2009

327

327

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 47/M-DAG/PER/9/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 32/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG

9/16/2009

9/29/2009

328

328

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 48/M-DAG/PER/9/2009

 

PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG YANG BEREDAR DI PASAR

9/17/2009

9/29/2009

329

329

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 22 TAHUN 2009

 

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI PERTAMA

9/29/2009

9/29/2009

330

330

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 23 TAHUN 2009

 

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

9/29/2009

9/29/2009

331

331

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 24 TAHUN 2009

 

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS BIDANG GEOLOGI

9/29/2009

9/29/2009

332

332

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 25 TAHUN 2009

 

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS BIDANG KETENAGA LISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN

9/29/2009

9/29/2009

333

333

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 26 TAHUN 2009

 

PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS

9/29/2009

9/29/2009

334

334

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 27 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERSTRUKTUR

9/30/2009

9/30/2009

335

335

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143.1/PMK.01/2009

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

9/30/2009

9/30/2009

336

336

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/PMK.03/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.03/2008 TENTANG BEA SISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

9/30/2009

9/30/2009

337

337

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/PMK.06/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.06/2007 TENTANG KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

9/30/2009

9/30/2009

338

338

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  REPUBLIK INDONESIA NO : PER.21/MEN/IX/2009

 

PEDOMAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS

9/30/2009

9/30/2009

339

339

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  REPUBLIK INDONESIA NO : PER.22/MEN/IX/2009

 

PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI

9/30/2009

9/30/2009

340

340

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  REPUBLIK INDONESIA NO : PER.23/MEN/IX/2009

 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

9/30/2009

9/30/2009

341

341

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009

 

PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

9/30/2009

9/30/2009

342

342

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009

 

TATA CARA PENAWARAN PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DI BANGUN OLEH PEMERINTAH

9/30/2009

9/30/2009

343

343

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009

 

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG PERENCANAAN SUB BIDANG KONSTRUKSI DAN SUB BIDANG INSPEKSI

9/30/2009

9/30/2009

344

344

 

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2008

 

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

9/28/2009

9/30/2009

345

345

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.011/2009

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

10/5/2009

10/5/2009

346

346

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  95/M-IND/PER/10/2009

 

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB

10/5/2009

10/5/2009

347

347

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI SUMATERA BARAT

10/8/2009

10/8/2009

348

348

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI JAMBI

10/8/2009

10/8/2009

349

349

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI RIAU

10/8/2009

10/8/2009

350

350

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

10/8/2009

10/8/2009

351

351

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI SUMATERA UTARA

10/8/2009

10/8/2009

352

352

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI SUMATERA UTARA

10/8/2009

10/8/2009

353

353

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI BENGKULU

10/8/2009

10/8/2009

354

354

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

10/8/2009

10/8/2009

355

355

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI LAMPUNG

10/8/2009

10/8/2009

356

356

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI BANTEN

10/8/2009

10/8/2009

357

357

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI JAWA TENGAH

10/8/2009

10/8/2009

358

358

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI JAWA TIMUR

10/8/2009

10/8/2009

359

359

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI JAWA BARAT

10/8/2009

10/8/2009

360

360

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI BALI

10/8/2009

10/8/2009

361

361

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

10/8/2009

10/8/2009

362

362

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

10/8/2009

10/8/2009

363

363

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

10/8/2009

10/8/2009

364

364

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

10/8/2009

10/8/2009

365

365

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

10/8/2009

10/8/2009

366

366

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

10/8/2009

10/8/2009

367

367

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

10/8/2009

10/8/2009

368

368

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/MEN/IX/2009

 

TINGKAT PERKEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN TRANSMIGRAN

9/30/2009

10/8/2009

369

369

 

PERATURAN MENTERI  PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PERMEN/09

 

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN (PNPM MANDIRI PERKIM)

10/12/2009

10/12/2009

370

370

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009

 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010

6/30/2009

10/12/2009

371

371

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/M-IND/PER/10/2009

 

PENCABUTAN PEMBERLAKUAN STANDAR INDUSTRI INDONESIA (SII) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SECARA WAJIB

10/8/2009

10/12/2009

372

372

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/M-IND/PER/10/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 36/M-IND/PER/3/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB

10/9/2009

10/12/2009

373

373

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMK.04/2009

 

PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

10/12/2009

10/12/2009

374

374

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158/PMK.02/2009

 

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA PENGADAAN (CADANGAN BERAS PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2009)

10/12/2009

10/12/2009

375

375

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA KANTOR MISI HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI

10/13/2009

10/13/2009

376

376

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

10/13/2009

10/13/2009

377

377

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI GORONTALO

10/13/2009

10/13/2009

378

378

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI SULAWESIA UTARA

10/13/2009

10/13/2009

379

379

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI MALUKU UTARA

10/13/2009

10/13/2009

380

380

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

10/13/2009

10/13/2009

381

381

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

10/13/2009

10/13/2009

382

382

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/M-IND/10/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/15 2009 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

10/13/2009

10/13/2009

383

383

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009

 

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TNI

9/28/2009

10/13/2009

384

384

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2009

 

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN INVENTORI MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TNI

9/29/2009

10/13/2009

385

385

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009

 

POKOK-POKOK PEMBINAAN PEMELIHARAAN MATERIIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TNI

10/5/2009

10/13/2009

386

386

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN AMUNISI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TNI

10/5/2009

10/13/2009

387

387

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK.04/2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2009 TENTANG PELUNASAN CUKAI

10/16/2009

10/16/2009

388

388

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.63/MENHUT-II/2009

 

TATA CARA PEMBERIAN IZIIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVO PASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

10/14/2009

10/16/2009

389

389

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.64/MENHUT-II/2009

 

STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

10/15/2009

10/16/2009

390

390

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/M-DAG/PER/10/2009

 

UNIT KERJA PELAKSANAAN TEKNIS METROLOGI LEGAL

10/7/2009

10/16/2009

391

391

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/10/2009

 

PENILAIAN TERHDAP TEKNIS DAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL

10/7/2009

10/16/2009

392

392

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/M-DAG/PER/10/2009

 

TANDA TERA TAHUN 2010

10/7/2009

10/16/2009

393

393

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/M-DAG/PER/10/2009

 

PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAHAN KOMODITI EKSPOR STANDAR INDONESIA RUBBER YANG DIPERDAGANGKAN

10/7/2009

10/16/2009

394

394

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/M-IND/PER/10/2009

 

PROGRAM RESTRUSTURISASI MESIN/PERALATAN IKM TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SERTA IKM KULIT DAN PRODUK KULIT

10/19/2009

10/20/2009

395

395

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143/M-IND/PER/10/2009

 

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SNI KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

10/19/2009

10/20/2009

396

396

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/M-IND/PER/10/2009

 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI, DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

10/19/2009

10/20/2009

397

397

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PERMENTAN/OT.140/10/2009

 

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

10/8/2009

10/20/2009

398

398

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/PERMENTAN/OT.140/10/2009

 

PEDOMAN PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN ASAL TANAMAN YANG BAIK (GOOD HANDLING PRACTICE)

10/8/2009

10/20/2009

399

399

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PERMENTAN/OT.140/10/2009

 

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PESTISIDA

10/8/2009

10/20/2009

400

400

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.65/MENHUT-II/2009

 

STANDAR BIAYA PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN ATAU PENYIAPAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

10/19/2009

10/21/2009

401

401

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.67/MENHUT-II/2009

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

10/19/2009

10/21/2009

402

402

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PERMENTAN/OT.140/10/2009

 

PEDOMAN BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICE FOR FRUIT AND VEGETABLES)

10/18/2009

10/21/2009

403

403

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PERMENTAN/OT.140/10/2009

 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN

10/19/2009

10/21/2009

404

404

 

KEPUTUSAN  MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3480/KPTS/HK.300/10/2009

 

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

10/8/2009

10/21/2009

405

405

 

KEPUTUSAN  MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3599/KPTS/HK.300/10/2009

 

PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511/LEPTS/PD.310/9/2006 TENTANG JENIS KOMODITI BINAAN DIREKTORAT PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HOLTIKULTURA

10/19/2009

10/21/2009

406

406

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M.HH-01.PK.07.2 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA

10/21/2009

10/21/2009

407

407

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009

 

PELAKSANAAN PENGAMBILALIHAN AKTIVITAS BISNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

10/20/2009

10/21/2009

408

408

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009

 

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

6/30/2009

10/29/2009

409

409

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/M-IND/PER/II/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

11/3/2009

11/3/2009

410

410

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.07/2009

 

ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2010

11/4/2009

11/4/2009

411

411

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/PMK.07/2009

 

ALOKASI DANA OTOMONI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT SERTA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

11/4/2009

11/4/2009

412

412

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/PMK.07/2009

 

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2006, 2007, DAN 2008

11/4/2009

11/4/2009

413

413

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/PMK.07/2009

 

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2009

11/4/2009

11/4/2009

414

414

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164/PMK.07/2009

 

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2008

11/4/2009

11/4/2009

415

415

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165/PMK.07/2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.07/2009 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009

11/4/2009

11/4/2009

416

416

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166/PMK.07/2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.07/2009 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2009

11/4/2009

11/4/2009

417

417

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167/PMK.07/2009

 

PERUBAHAN KEDUA TAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.07/2009 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2009

11/4/2009

11/4/2009

418

418

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PMK.07/2009

 

PEDOMAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

11/4/2009

11/4/2009

419

419

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169/PMK.05/2009

 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARAP PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

11/4/2009

11/4/2009

420

420

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170/PMK.08/2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217/PMK.08/2008 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL

11/4/2009

11/4/2009

421

421

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PERMENTAN/OT.146/10/2009

 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN DAN ANGKA KREDITNYA

10/9/2009

11/10/2009

422

422

 

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 4 TAHUN 2009

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN MEDIS DAN PSIKOSOSIAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

11/11/2009

11/11/2009

423

423

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK.05/2009

 

SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

11/11/2009

11/11/2009

424

424

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/PMK.07/2009

 

ALOKASI KURANG BAYAR DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

11/11/2009

11/11/2009

425

425

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173/PMK.07/2009

 

ALOKASI KURANG BAYAR DANA INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

11/11/2009

11/11/2009

426

426

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.07/2009

 

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

11/11/2009

11/11/2009

427

427

 

PERATURAN MENTERI ESDM

 

HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO) DARI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN SKALA KECIL DAN MENENGAH ATAU KELEBIHAN TENAGA LISTRIK

11/13/2009

11/13/2009

428

428

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  11  TAHUN  2009

 

POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DISEKOLAH POLISI NEGARA

30/10/'2009

11/13/2009

429

429

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  12  TAHUN  2009

 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

30/10/'2009

11/13/2009

430

430

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  13  TAHUN  2009

 

PEMBERLAKUAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

11/2/2009

11/13/2009

431

431

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU

11/16/2009

11/16/2009

432

432

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/PMK.011/2009

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

11/16/2009

11/16/2009

433

433

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2009

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN

11/16/2009

11/16/2009

434

434

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/PMK.01/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.06/2009 TENTANG PENGELOLAAN ASET YANG BERASAL DARI BADAN PENJEHATAN PERBANKAN NASIONAL OLEH PT.PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

11/16/2009

11/16/2009

435

435

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179/PMK.06/2009

 

PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA

11/16/2009

11/16/2009

436

436

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/PMK.06/2009

 

PENILAIAN BARANG JAMINAN DAN/ATAU HARTA KEKAYAAN LAIN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

11/16/2009

11/16/2009

437

437

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 181/PMK.011/2009

 

TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

11/16/2009

11/16/2009

438

438

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/PMK.011/2009

 

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGAHSILAN BEBERAPA KOMPENSASI TERMINASI DINI HAK EKSEKUTIF TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), Tbk TAHUN ANGGARAN 2009

11/16/2009

11/16/2009

439

439

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183/PMK.011/2009

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR BI AXIALLY ORIENTED POLY PRO PYLENE FILM DARI NEGARA THAILAND

11/16/2009

11/16/2009

440

440

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.06/2009

 

TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENJUALAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

11/16/2009

11/16/2009

441

441

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185/PMK.06/2009

 

PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA DAN BENDA CAGAR BUDAYA

11/16/2009

11/16/2009

442

442

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL LORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

11/18/2009

11/18/2009

443

443

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

11/18/2009

11/18/2009

444

444

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 189/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

11/18/2009

11/18/2009

445

445

 

PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BPN NOMOR 186/PMK.06/2009 NOMOR 24 TAHUN 2009

 

PENSERTIFIKATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH

11/18/2009

11/18/2009

446

446

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009

 

PENETAPAN PEMBIDANGAN ILMU DAN GELAR AKADEMIK DI LINGUNGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA

11/19/2009

11/19/2009

447

447

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN

11/19/2009

11/19/2009

448

448

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG

11/19/2009

11/19/2009

449

449

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT

11/19/2009

11/19/2009

450

450

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

11/19/2009

11/19/2009

451

451

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009

 

PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO

11/19/2009

11/19/2009

452

452

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK.06/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.06/2009 TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) OLEH MENTERI KEUANGAN

11/19/2009

11/19/2009

453

453

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.06/2009

 

BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

11/20/2009

11/20/2009

454

454

 

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2009

 

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL

11/20/2009

11/20/2009

455

455

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193/PMK.01/2009

 

PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

11/23/2009

11/23/2009

456

456

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192/PMK.05/2009

 

PERENCANAAN KAS

11/23/2009

11/23/2009

457

 

 

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA             NOMOR 5 TAHUN 2009

 

PEDOMAN TEKNIS PENGHAPUSAN DENGAN TINDAK LANJUT PEMUSNAHAN MATERIIL SANDI

11/17/2009

11/23/2009

458

458

 

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA           NOMOR 6 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LEMBAGA SANDI NEGARA

11/19/2009

11/23/2009

459

459

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/M-IND/PER/11/2009

 

PENUNJUKAN LEMBAGA KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

11/20/2009

11/23/2009

460

460

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 194/PMK.06/2009

 

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA AKIBAT BENCANA ALAM BERUPA GEMPA BUMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT DAN PROVINSI JAMBI

12/2/2009

12/2/2009

461

461

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/PMK.02/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.02/2009 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI BAHA BAKAR MINYAK TERTENTU

12/2/2009

12/2/2009

462

462

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/PMK.05/2009

 

PENETAPAN NOMOR DAN NAMA REKENING KAS UMUM NEGARA

12/2/2009

12/2/2009

463

463

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2009

 

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN

11/10/2009

12/2/2009

464

464

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197/PMK.07/2009

 

DASAR PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU KEPADA PROVINSI PENGHASIL CUKAI DAN/ATAU PROVINSI PENGHASIL TEMBAKAU

12/3/2009

12/2/2009

465

465

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198/PMK.07/2009

 

ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

12/3/2009

12/3/2009

466

466

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.011/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

12/4/2009

12/4/2009

467

467

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK NDONESIA NOMOR 200/PMK.011/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)

12/4/2009

12/4/2009

468

468

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.07/2009

 

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2010

12/4/2009

12/4/2009

469

469

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/PMK.07/2009

 

PERKIRAAN ALOKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010

12/4/2009

12/4/2009

470

470

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK.07/2009

 

ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010

12/4/2009

12/4/2009

471

471

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204/PMK.07/2009

 

PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUK KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010

12/4/2009

12/4/2009

472

472

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.07/2009

 

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA POEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

12/4/2009

12/4/2009

473

473

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.07/2009

 

PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010

12/4/2009

12/4/2009

474

474

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/PMK.07/2009

 

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN  BANGUNAN BAGI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

12/4/2009

12/4/2009

475

475

 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA 32 TAHUN 2009

 

HARGA PATOKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO) DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI

12/4/2009

12/4/2009

476

476

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.09.GR.01.01 TAHUN 2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR M.HH.06GR.01.01 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF RP00,00 (NOL) RUPIAH BAGI PEMOHON IZIN KEIMIGRASIAN, ORANG ASING YANG TERKENA BIAYA BEBAN DAN SURAT PERJALANAN RI

11/6/2009

12/4/2009

477

477

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164/M-IND/PER/12/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDISTRIAN NOMOR 37/M-IND/PER/3/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN WAJIB

12/8/2009

12/8/2009

478

478

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.03/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEANGAN NOMOR 225/PMK.03/2008 TENTANG PERHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

12/10/2009

12/10/2009

479

479

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.08/2009

 

LELANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA

12/10/2009

12/10/2009

480

480

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.02/2009

 

TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENCARIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK

12/10/2009

12/10/2009

481

481

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.68/MENHUT-II/2009

 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PERKANTORAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

12/4/2009

12/10/2009

482

482

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.69/MENHUT-II/2009

 

PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN PENGELOLAAN HUTAN (DOLAPKEU-PHP2H)

12/7/2009

12/10/2009

483

483

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.70/MENHUT-II/2009

 

8 (DELAPAN) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II

12/7/2009

12/10/2009

484

484

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.71/MENHUT-II/2009

 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

12/7/2009

12/10/2009

485

485

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175/PMK.07/2009

 

ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010

11/11/2009

12/10/2009

486

486

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/PMK.07/2009

 

ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009

12/11/2009

12/11/2009

487

487

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.07/2009

 

ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2009

12/11/2009

12/11/2009

488

488

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PERMENTAN/05.140/12/2009

 

PEDOMAN STANDAR MINIMAL DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN

12/4/2009

12/11/2009

489

489

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/PERMENTAN/05.140/12/2009

 

METODE PENYULUHAN PERTANIAN

12/4/2009

12/11/2009

490

490

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.72/MENHUT-II/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.01/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBENIHAN TANAMAN HUTAN

12/10/2009

12/11/2009

491

491

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.09/2009

 

PENGGUNAAN METODE PENINGKATAN HUKUMAN DISIPLIN DALAM RANGKA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

12/14/2009

12/14/2009

492

492

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.09/2009

 

ALOKASI DEFINNITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009

12/15/2009

12/15/2009

493

493

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215/PMK.09/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009

12/15/2009

12/15/2009

494

494

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216/PMK.05/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 207/PMK.05/2008 TENTANG TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSKAN PINJAMKAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PEMERINTAH DAERAH

12/15/2009

12/15/2009

495

495

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.05/2009

 

PEDOMAN PEMBERIAN BONUS ATAS PRESTASI BAGI RUMAH SAKIT EKS PERJAN YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

12/17/2009

12/17/2009

496

496

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 218/PMK.05/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.05/2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

12/17/2009

12/17/2009

497

497

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219/PMK.05/2009

 

TATA CARA PEMBAYARAN JASA BANK DALAM RANGKA PENATAUSAHAAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI

12/17/2009

12/17/2009

498

498

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 220/PMK.02/2009

 

TATA CARA PEMOTONGAN/PENGURANGAN PAGU BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PAGU ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 YANG TIDAK SEPENUHNYA MELAKSANAKAN KEGIATAN STIMULUS FISKAL TAHUN ANGGARAN 2009

12/17/2009

12/17/2009

499

499

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 221/PMK.07/2009

 

RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM KEPADA 14 DAERAH PEMEKARAN BESERTA INDUKNYA TAHUN ANGGARAN 2010

12/22/2009

12/22/2009

500

500

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/PMK.06/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.06/2009 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PENYAMPAIAN DAN PENGUBAHAN RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

12/22/2009

12/22/2009

501

501

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 223/PMK.07/2009

 

ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPALA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009

12/23/2009

12/23/2009

502

502

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK.07/2009

 

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2010

12/23/2009

12/23/2009

503

503

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009

 

KETENTUAN BAGI TARUNA AKADEMI TENTARA NASIONAL INDONESIA PENERIMA BEASISWA DEPARTEMEN PERTAHANAN UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN NATIONAL DEFENSE ACADEMY DI JEPANG

12/1/2009

12/23/2009

504

504

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009

 

PELAKSANAAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

12/23/2009

12/23/2009

505

505

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225/PMK.07/2009

 

ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PENYEIMBANG TAHUN ANGGARAN 2010

12/23/2009

12/23/2009

506

506

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226/PMK.07/2009

 

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

12/23/2009

12/23/2009

507

507

 

PERATURAN KEPALA BKPM REPUBLIK INDONESIA             NOMOR 11/2009

 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PELAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL

12/23/2009

12/23/2009

508

508

 

PERATURAN KEPALA BKPM REPUBLIK INDONESIA             NOMOR 12/2009

 

PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL

12/23/2009

12/23/2009

509

509

 

PERATURAN KEPALA BKPM REPUBLIK INDONESIA             NOMOR 13/2009

 

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

12/23/2009

12/23/2009

510

510

 

PERATURAN KEPALA BKPM REPUBLIK INDONESIA             NOMOR 14/2009

 

SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK

12/23/2009

12/23/2009

511

511

 

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 06/PERMEN/M/2009

 

PENDELEGASIAN  WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PERUMAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

12/22/2009

12/23/2009

512

512

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 227/PMK.07/2009

 

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2009

12/23/2009

12/23/2009

513

513

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.07/2009

 

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2009

12/23/2009

12/23/2009

514

514

 

PERATURAN MENTERI AGAMA  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009

 

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

12/28/2009

12/28/2009

515

515

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229/PMK.01/2009

 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM

12/28/2009

12/28/2009

516

516

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 230/PMK.05/2009

 

PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM

12/28/2009

12/28/2009

517

517

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231/PMK.05/2009

 

PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

12/28/2009

12/28/2009

518

518

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 232/PMK.05/2009

 

KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU

12/28/2009

12/28/2009

519

519

 

PERATURAN KEPALA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2009

 

VISI DAN MISI LEMBAGA SANDI NEGARA

12/23/2009

12/28/2009

520

520

 

PERATURAN KEPALA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009

 

PELAYANAN HUKUM

12/28/2009

12/28/2009

521

521

 

PERATURAN KEPALA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LEMBAGA SANDI NEGARA

12/28/2009

12/28/2009

522

522

 

PERATURAN MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009

 

PELIMPAHAN SEBAGAIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2010

12/28/2009

12/28/2009

523

523

 

PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 5 TAHUN 2009

 

TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

12/28/2009

12/28/2009

524

524

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/M-DAG/PER/10/2009

 

KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR

10/9/2009

12/28/2009

525

525

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/M-DAG/PER/10/2009

 

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL

10/9/2009

12/28/2009

526

526

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/M-DAG/PER/10/2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG  EKSPOR BARANG YANG WAJIB PENGGUNAKAN LETTER OF KREDIT

10/30/2009

12/28/2009

527

527

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-DAG/PER/10/2009

 

LEMBAGA CONTOH STANDAR KARET INDONESIA

12/7/2009

12/28/2009

528

528

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 233/PMK.011/2009

 

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

12/29/2009

12/29/2009

529

529

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009

 

BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

12/29/2009

12/29/2009

530

530

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 235/PMK.04/2009

 

PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

12/29/2009

12/29/2009

531

531

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 236/PMK.04/2009

 

PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI

12/30/2009

12/30/2009

532

532

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237/PMK.04/2009

 

TIDAK DIPUNGUT CUKAI

12/30/2009

12/30/2009

533

533

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238/PMK.04/2009

 

TATA CARA PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, PENCEGAHAN, PENYEGELAN, TINDAKAN BERUPA TIDAK MELAYANI PEMESANAN PITA CUKAI ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA DAN BENTUK SURAT PERINTAH PENINDAKAN

12/30/2009

12/30/2009

534

534

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239/PMK.011/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2009 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA

12/30/2009

12/30/2009

535

535

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PENERBITAN DAN PEMBUATAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN TANDA KEWENANGAN KEPOLISIAN KHUSUS

12/22/2009

12/30/2009

536

536

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

12/22/2009

12/30/2009

537

537

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009

 

PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

12/22/2009

12/30/2009

538

538

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2009

 

MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

12/22/2009

12/30/2009

539

539

 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009

 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI KEPOLISIAN KHUSUS DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

12/22/2009

12/30/2009

540

540

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 240/PMK.011/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

12/30/2009

12/30/2009

541

541

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 241/PMK.04/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.04/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

12/30/2009

12/30/2009

542

542

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/PMK.04/2009

 

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

12/30/2009

12/30/2009

543

543

 

PERATURAN KEPALA BKPM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009

 

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

12/31/2009

12/31/2009

DAFTAR BERITA NEGARA REPUBIK INDONESIA YANG DIUMUMKAN

TAHUN 2009

No

Nomor BN

TBN

Bentuk Peraturan

Pjls

Lmpn

Tentang

Tanggal

Disahkan/ Ditetapkan

Diumumkan

1

I

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  NOMOR : 05/DPR RI/III/2008-2009

 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M

2/17/2009

6/1/2009

2

II

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 08/DPR RI/III/2008-2009

 

PEMBENTUKAN PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M.

3/2/2009

6/1/2009

3

III

 

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03/PIMP/IV/2008-2009

 

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN  IBADAH  HAJI  TAHUN  1429 H/2008 M DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

4/15/2009

6/1/2009

4

IV

 

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05A/PIMP/IV/2008-2009

 

PENETAPAN PIMPINAN PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/ 2008 M.

4/16/2009

6/1/2009

5

V

 

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10/PIMP/IV/2008-2009

 

PENETAPAN RANCANGAN BIAYA PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M.

4/22/2009

6/1/2009

6

VI

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 13/DPR RI/IV/2008-2009

 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS  PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH.

5/26/2009

7/14/2009

7

VII

 

KEPUTUSAN  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15/DPR RI/IV/2008-2009

 

PEMBENTUKAN PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH.

6/2/2009

7/14/2009

8

VIII

 

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  68/PIMP/IV/2008-2009

 

PENETAPAN PIMPINAN PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH.

6/4/2009

7/14/2009

9

IX

 

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 81/PIMP/IV/2008-2009

 

PENETAPAN RANCANGAN BIAYA PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH.

9/9/2009

7/14/2009

10

X

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 41/DPR RI/I/2009-2010

 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS USUL HAK ANGKET ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUSUTAN KASUS BANK CENTURY MENJADI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

12/1/2009

12/28/2009

11

XI

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 42/DPR RI/I/2009-2010

 

PEMBENTUKAN PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUSUTAN KASUS BANK CENTURY.

12/4/2009

12/28/2009

12

XII

 

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR  : 94/PIMP/I/2009-2010

 

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUSUTAN KASUS BANK CENTURY DARI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

12/4/2009

12/28/2009

13

XIII

 

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR  : 95/PIMP/I/2009-2010

 

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUSUTAN KASUS BANK CENTURY DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

12/4/2009

12/28/2009

14

XIV

 

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 96/PIMP/I/2009-2010

 

PENETAPAN PIMPINAN PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUSUTAN KASUS BANK CENTURY.

12/4/2009

12/28/2009

15

XV

 

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR  : 97/PIMP/I/2009-2010

 

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUSUTAN KASUS BANK CENTURY DARI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

 

 

 

REKAPITULASI JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA DAN BERITA NEGARA
TAHUN 2005 S.D TAHUN 2009
(Data Bulan Januari 2009 s.d. 31 Desember 2009)

NO

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JMLH

JMLH TLN

JMLH BN

1

Undang-Undang

52

52

 

2

PERPU

4

4

 

3

Peraturan Pemerintah

78

52

 

4

Peraturan Presiden

16

-

 

5

Peraturan Bank Indonesia

33

22

 

6

Peraturan BPK

-

-

 

7

Peraturan KAPOLRI

-

-

18

8

Peraturan Menteri Pertahanan

-

-

26

9

Peraturan Menteri Perindustrian

-

-

40

10

Peraturan Menteri Perdagangan

-

-

47

11

Peraturan Menteri Agama

-

-

39

12

Peraturan Menteri Kehutanan

-

-

71

13

Peraturan Menteri Hukum dan HAM

-

-

28

14

Peraturan Meneg Perumahan Rakyat

-

-

5

15

Peraturan Meneg Pemberdayaan Perempuan

-

-

5

16

Peraturan Kepala Sandi Negara

-

-

9

17

Peraturan Kepala BKPM

-

-

11

18

Peraturan Menteri ESDM

-

-

34

19

Peraturan Menteri Pertanian

-

-

29

20

Peraturan Menteri Keuangan

-

-

162

21

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

-

14

22

Peraturan Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

 

 

5

23

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

 

 

1

24

Peraturan Kepala PPATK

 

 

1

25

Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI.

-

-

1

26

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Hukum dan HAM RI

-

-

1

27

Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perdagangan

-

-

1

28

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Badan Pertanahan Negara

 

 

1

 JUMLAH

183

130

549