Galeri Kegiatan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan acara bedah buku Panduan Memahami Peraturan Daerah di Hotel JS. Luwansa Rabu, 27 januari 2016. Acara ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, praktisi hukum, serta pejabat eselon I dan II dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

acara bedah buku ini bertujuan dalam rangka sosialisasi dan meminta masukan dari para pemerhati hukum, pemangku kepentingan dan masyarakat guna penyempurnaan penyusunan Buku Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah ini.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum yang menyampaikan bahwa Buku Panduan Memahami Peraturan Daerah ini diharapkan akan bermanfaat terutama sebagai pedoman bagi para perancang dalam merancang Peraturan Daerah serta untuk meningkatkan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah, sehingga dapat dihasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyakat daerah, berdaya guna, dan berhasil guna serta dapat menjadi instrumen hukum bagi legitimasi pebangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan.

Sementara itu menteri Hukum dan HAM dalam arahannya menyampaikan menyambut baik acara bedah buku ini dan buku panduan  ini dapat meningkatkan kompetensi pembentuk dan kualitas peraturan perundang-undangan yang sesuai degan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. dalam kesempatan itu menteri hukum dan ham juga menghimbau agar Pemerintah daerah dan DPRD untuk melibatkan kantor wilayah kementerian hukum dan ham yang ada pada tiap provinsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah.

Acara bedah buku ini juga menghadirkan beberapa narasumber dan pembahas antara lain:

  1. Drs. H. Djarot Hidayat, M.S. (Wakil Gubernur DKI jakarta)
  2. H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP (Gubernur Jawa Tengah),
  3. Dr.(H.C) Ir. Tri Risma Harini, M.T (Walikota Surabaya),
  4. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA ( Ahli Hukum Tata Negara),
  5. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan)
  6. Prof. Dr. M. H. Guntur Hamzah, S.H., M.Hum (Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI),
  7. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretariat Jenderal  Dewan Perwakilan Daerah RI),
  8. Dr. Kurniasih, S.H., MH. (Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri),
  9. Drs. Zafrullah Salim, M.Hum (Tenaga Ahli Peraturan Prundang-undangan),
  10. Dr. Bayu Dwi Anggono, S,H., M.H. (Akademisi).
  11. Marializia Hasni (moderator)