Galeri Kegiatan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan acara Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2014 di Swiss Belhotel Jakarta tanggal 11-12 November 2014. Kegiatan Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2014 ini dilaksanakan dalam rangka konsolidasi antar biro hukum yang ada di kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dalam mempersiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh kementerian/lembaganya dan bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kerja sama di antara biro hukum yang ada di kementerian/lembaga guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan forum ini akan dibicarakan mengenai penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan guna membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, responsif, aspiratif, implementatif, dan demokratis. Dalam kegiatan Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan ini akan menyajikan beberapa topik dan makalan yang akan sampaikan oleh beberapa narasumber antara lain:

  1. “Arah Kebijakan Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan Guna Mendukung Tercapainya Nawa Cita Kabinet Kerja” yang disampaikan oleh Bpk. Dr. Wicipto Setiadi, SH., MH. (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM);
  2. “Urgensi Prolegnas RUU, Program Penyusunan RPP, dan Program Penyusunan Rperpres dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang disampaikan oleh Ibu. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum. (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM);
  3. Cost and Benefit Analysis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang disampaikan oleh Bpk. Dr. Henri Sulistio. (Institute for Economic Analysis of Law and Policy);
  4. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang disampaikan oleh Bpk. Dr. Suhariyono AR., SH., MH. (Akademisi dan Tenaga Ahli);
  5. “Peran Kementerian Sekretariat Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya (Perpres Nomor 87 Tahun 2014) yang disampaikan oleh Bpk. Dr. Sapta Murti, SH., MA., M.Kn. (Deputi Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara);
  6. “Perencanaan Program Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan Nawa Cita Kabinet Kerja” yang disampaikan oleh Ibu. Dr. Diani Sadiawati, SH., MH., LLM. (Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas).

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. yang membuka acara Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan menyampaikan bahwa Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan pada setiap tahap pembentukan peraturan perundnag-undangan yaitu tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut beliau menyampaikan kegiatan harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga pembiaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dapat menimbulkan kekacauan hukum yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebelum menutup sambutannya Bapak Wicipto Setiadi, S.H., M.H. menyampaikan menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara, hadirin, dan seluruh peserta dalam kegiatan Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan ini, dan mengharapkan untuk dapat mengikuti kegiatan ini hingga selesai.