Articles

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 2 Tahun 2017. Pada setiap penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia, redaksi berusaha untuk memuat artikel-artikel yang kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 2 Tahun 2017 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Jurnal Legislasi Indonesia edisi kali ini diawali dengan artikel yang mengangkat tema mengenai kebijakan sistem pemasyarakatan nasional, secara khusus yang tertuang di dalam Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tahun 2009. Artikel ini menyoroti mengenai bagaimana sebenarnya sistem pemasyarakatan telah diterapkan sebagai bentuk kekuasaan negara untuk mengontrol individu, yang pada akhirnya menyiratkan kebutuhan untuk juga menganalisis wacana hak (asasi) narapidana di dalam sistem tersebut guna menjelaskan jenis ‘perebutan kekuasaan’ di tengah masyarakat.

Artikel kedua membahas mengenai KUHP yang dianggap sudah tidak dapat menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Penulis menganggap sudah sepantasnya diadakan pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berasal dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Masih terkait dengan hukum pidana, artikel berikutnya membahas mengenai usaha peninjauan kembali dalam perkara pidana. Artikel ini mencoba untuk mengkaji mengenai validitas SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menguji SEMA Nomor 7 Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tema mengenai Kekayaan Intelektual diwakili oleh 2 (dua) artikel yang masing-masing membahas mengenai penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dan upaya perlindungan kekayaan intelektual. Artikel mengenai penyelesaian sengketa kekayaan intelektual membahas khususnya mengenai kelebihan penyelesaian sengketa melalui alternative dispute resolution dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Sedangkan artikel mengenai perlindungan kekayaan intelektual mencoba mengkaji mengenai pentingnya aksesi Protokol Madrid dalam upaya perlindungan merek di Indonesia, khususnya dengan diberlakukannya pasar bebas ASEAN atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Isu hak asasi manusia menjadi tema yang juga diangkat dalam salah satu artikel jurnal edisi kali ini. Dalam hal ini, Penulis mengangkat isu mengenai pengakuan akses terhadap jasa energi khususnya listrik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penulis beranggapan dengan ketiadaan akses atau akses yang sangat terbatas terhadap jasa energi menyebabkan kebutuhan dasar masyarakat tidak dapat terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, menyebabkan masyarakat tidak dapat menikmati pembangunan ekonomi dan peningkatan standar hidup dari negara. Untuk itu, perlu untuk mengakui akses terhadap jasa energi khususnya listrik sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pelaksanaan dekonsentrasi telah berlangsung lama di Indonesia. Artikel berikutnya mencoba membandingkan pelaksanaan dekonsentrasi mulai dari rejim Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, sampai dengan rejim perundang-undanganyang terbaru saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya diangkat pula tema mengenai janji politik dalam pemilihan Kepala Daerah, yang dikaitkan dengan penataan pedagang kaki lima di daerah, khususnya pada tataran pembentukan peraturan perundang-undangan terkait. Masih mengenai pemerintahan daerah, artikel selanjutnya mencoba mencermati tren menguatnya peraturan daerah mengenai adat dalam program pembentukan peraturan daerah berbagai provinsi, kabupaten/kota, yang menurut anggapan Penulis bermuara dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai status Hutan Adat.

Artikel penutup untuk Jurnal Legislasi Indonesia edisi kali ini mengulas mengenai peranan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam artikelnya Penulis menyelipkan harapan bahwa Badan Keahlian DPR RI ke depannya dapat berfungsi layaknya “Legislative Counsel” dan “Legislative Reference Service” dalam Kongres Amerika Serikat yang berisi para ahli guna membantu proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 2 Tahun 2017 redaksi mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof.Dr. Saldi Isra, S.H.,MPA., Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.Hum., dan Dr. M.Ilham Hermawan, S.H.,M.H. yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari).

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

 

Salam, Redaksi

 

Download: Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 2  Tahun 2017

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 3 Tahun 2017. Pada setiap penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia, redaksi berusaha untuk memuat artikel-artikel yang kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 3 Tahun 2017 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian. 

Jurnal edisi kali ini diawali dengan artikel yang mengangkat tema hangat yang masih menjadi topik pembahasan di berbagai media belakangan ini, yaitu mengenai Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Komisi (KPK). Dalam artikelnya Penulis beranggapan bahwa hak angket DPR kepada KPK tidak sesuai dengan prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mengingat hak a quo tidak memenuhi rumusan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan bertentangan dengan UU KIP serta UU KPK sebagai lex specialis. Selain tema hangat mengenai hak angket DPR terhadap KPK, Jurnal kali juga memuat tema-tema menarik lainnya, yaitu mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia, sifat putusan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sistem Pemilihan Umum yang tepat untuk diterapkan di Indonesia, implementasi hak atas kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum, gagasan mengenai Lembaga Kepresidenan, Prophetical Law, pelaksanaan pemberian dan pengenaan biaya atas izin usaha mikro, penyelesaian sengketa bisnis Jasa PM-Tekfin dan perbandingan antara sistem pewarganegaraan di Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat.

Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 3 Tahun 2017 redaksi mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H.,M.Hum, Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.Hum., dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M. yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari).

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.


Salam, Redaksi

 

download : Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 3 Tahun 2017

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017. Pada setiap penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia, redaksi berusaha untuk memuat artikel-artikel yang kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Artikel pertama dalam Jurnal edisi kali ini mengangkat tema mengenai kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang yang dikaitkan dengan dampaknya pada keamanan negara dalam era perda­gangan bebas internasional. Dalam artikel ini, dibahas mengenai bagaimana penanganan kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia, lembaga-lembaga yang menangani kejahatan terse­but, dan kemudian dibandingkan dengan penanganan kejahatan narkotika di dunia internasional.

Dilanjutkan dengan artikel yang membahas mengenai pengadilan perikanan yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana Undang-Undang tersebut saat ini akan dilakukan perubahan. Artikel ini menyajikan berbagai permasalahan, kendala, dan hambatan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang terse­but setelah 10 tahun lebih berlaku.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 4 Tahun 2016. Pada setiap penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia, redaksi berusaha untuk memuat artikel-artikel yang kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 4 Tahun 2016 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Jurnal edisi kali ini diawali dengan artikel yang membahas mengenai polemik pengujian peraturan daerah. Dalam artikel ini penulis membandingkan antara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Kehakiman, dengan kewenangan executive review berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Masih bertemakan mengenai pemerintah daerah, artikel berikutnya membahas mengenai politik hukum pembentukan perangkat daerah. Dalam artikelnya Penulis memaparkan analisanya terkait pembentukan perangkat daerah tersebut, sebagai bentuk tanggapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Analisa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tema berikutnya yang diusung dalam salah satu artikel Jurnal. Dalam artikelnya Penulis mempertanyakan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan bagaimana keberadaan serta daya laku dari semua peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air tersebut terutama peraturan pemerintah yang diundangkan setelah sidang di Mahkamah Konstitusi berakhir. Topik hangat mengenai penggandaan uang yang baru-baru ini terjadi juga menjadi pembahasan dalam salah satu tulisan Jurnal. Penulis mengaitkan tindak pidana penggandaan uang ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bagaimana pengaturannya dan bagaimana pula cara pembuktiannya.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 3 Tahun 2016. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 3 Tahun 2016 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Artikel pembuka pada Jurnal edisi kali ini mengangkat tema mengenai pemilihan Kepala Daerah yang demokratis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013. Dalam artikel ini penulis mempertanyakan mengenai frasa demokratis yang dianggap menimbulkan polemik di dalam penerapannya, apakah maknanya bahwa Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau ada cara-cara lain. Artikel berikutnya membahas mengenai fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Artikel ini memandang perlunya penguatan fungsi legislasi dari DPD, sehingga DPD tidak hanya sekedar menjadi co-legislator bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penjatuhan pidana mati pada terpidana kasus bandar narkoba; Freddy Budiman juga menjadi tema yang diangkat dalam salah satu artikel Jurnal edisi kali ini. Di sini disoroti mengenai penjatuhan hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia dan hukuman mati bagi bandar narkoba ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Kemudian dibahas pula mengenai kedaulatan hukum di Indonesia pada masa transisi. Kedaulatan hukum di masa transisi ini menjadi penting karena akan menentukan arah penegakan hukum di Indonesia, apakah akan berjalan lebih baik atau akan kembali ke masa lalu yang kelam.

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang menganut sistem parlemen bikameral, sehingga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangannya juga harus mengacu pada prinsip-prinsip bicameralisme. Salah satu artikel dalam Jurnal kali ini membahas mengenai bagaimana proses checks and balances dalam pembentukan undang-undang di 5 (lima) negara kesatuan, yang salah satunya adalah Indonesia. Masih terkait dengan Indonesia sebagai negara hukum, selanjutnya dibahas pula mengenai pentingnya penguatan kesadaran berkonstitusi rakyat Indonesia. Konstitusi sebagai hukum dasar utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip yang timbul adalah bahwa setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi tidak boleh bertentangan dengan basic rights dalam konstitusi itu sendiri.