Kilas Berita

 

Wacana membuat UU Perlindungan Aktivis yang diusung oleh sebagian masyarakat dinilai tidak diperlukan. Aktivis cukup dilindungi dengan aturan yang ada dengan memaksimalkan penegakan hukum.

Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, (UII), Yogyakarta, Muzakir menilai sedikitnya ada dua alasan wacana UU tersebut tidak diperlukan.

"Pertama, hukum harus memihak terhadap semua orang sehingga bunyinya adalah setiap orang kecuali untuk tipe pekerjaan tertentu. Hukum jangan sampai melindungi hak-hak orang perorangan. Jangan-jangan nanti petani juga minta perlindungan," kata Muzakir yang juga tim perumus revisi KUHAP saat berbincang dengan detikcom, Senin, (12/7/2010).

DPR Marzuki Alie setuju bila jabatan Kepala Kepolisian RI tidak harus dari jajaran polisi lulusan Akpol atau perwira aktif.

“Sementara ini kan kita masih berpegang pada UU Kepolisian yang didalamnya mengatur bahwa Kapolri diambil dari jajaran institusi kepolisian. Kalau Presiden dan DPR sepakat bahwa tidak harus, maka hal itu mungkin saja bisa dilakukan. Yang jelas saat ini pegangannya harus pada UU dan UU mengatakan Kapolri harus dari jajaran internal kepolisian,” kata Marzuki Alie, Jakarta, Minggu (11/7).

 

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan pemberian senjata api kepada Satpol PP sudah mendapat rekomendasi dari Polri.

"Berdasarkan Pasal 24 UU 32/2004 itu, maka saya menulis surat kepada Kepolisian Republik Indonesia. Keluarlah surat Kapolri 663 tanggal 10 maret 2010. Yang menyatakan polisi pamong praja dapat dipersenjatai dengan pistol yang pelurunya gas dan peluru hampa, kemudian senjata kejut," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (8/7).

DPR akan mengkaji usulan pengembalian penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di pengadilan tinggi (PT) sebagaimana diusulkan Mendagri Gamawan Fauzi.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, pengalaman satu tahun pilkada yang hampir semuanya berakhir dengan sengketa bisa menjadi evaluasi bagaimana mekanisme ideal penyelesaiannya.

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra membantah pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sudi Silalahi, yang menyatakan Hendarman Supandji menjabat sebagai jaksa agung secara sah.

"Masalah pokoknya ialah Keppres Nomor 31 P tahun 2007 mengangkat Hendarman sebagai Jaksa Agung, masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2009. Sejak itu, Hendarman tidak pernah diangkat kembali menjadi Jaksa Agung dan tak pernah mengangkat sumpah jabatan. Karena itu, kedudukannya sebagai Jaksa Agung tidak sah," kata Yusril di Jakarta, Minggu (4/7).