Kilas Berita

Ketua DPR Marzuki Alie menilai, kendala dalam menyusun RUU tidak hanya dipengaruhi dari sisi kinerja DPR semata, tetapi juga faktor persoalan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah. Meski begitu, Marzuki bertekad, tahun 2010 ini, 50 persen dari 70 Rancangan Undang-undang yang masuk prioritas legislasi bisa diselesaikan.

“Dalam konteks ini, tentunya kami sama-sama mengharapkan agar proses kerjasama antara DPR RI dengan Pemerintah khususnya dalam penyusunan UU dapat lebih efektif dan efisien,” kata Ketua DPR saat menyampaikan pidato laporan kinerja DPR RI periode Oktober 2009-Agustus 2010, Senin 30 Agustus 2010.

Pansel calon pimpinan KPK menyerahkan 2 nama untuk dipilih Presiden SBY. Ketua Komisi Yudisial (KY) non-aktif Busyro Muqoddas dan praktisi hukum Bambang Widjojanto akhirnya terpilih dari 287 calon yang mendaftar.

Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo berharap, RUU tentang zakat tidak dicampuradukkan dengan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak. Jika tidak, maka dikhawatirkan aturan yang kini masih digodok di DPR itu akan saling tumpang tindih dan menimbulkan multi persepsi pada publik.

“Ini persoalan yang sangat sensitif. Kalau ditanya pendapat saya pribadi, jangan mencampuradukkan masalah kewajiban umat muslim dalam mengeluarkan zakat dengan kewajiban sebagai warga negara dalam membayar pajak,” ungkapnya, seusai buka puasa di Gedung Ditjen Pajak, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (26/8).

Empat rancangan undang-undang di bidang pertahanan dan keamanan yang tengah dan akan digodok oleh DPR saat ini harus dirombak total agar RUU tersebut berjalan sinergi jika telah disahkan, kata mantan Koordinator Kontras, Usman Hamid.

"Harus dilihat kembali apakah keempat RUU tersebut sudah pas dan tidak terjadi tumpang tindih dengan RUU yang lain. Apakah sudah ada perspektif integratif, seperti komponen cadangan (komcad), dibangun untuk mengatasi ancaman seperti apa," katanya di Jakarta, Rabu (25/8).

 

Tim Perumus (TIMUS) RUU Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dinilai telah melanggar kewenangan. Karena tim yang terdiri dari 14 anggota DPR itu, tidak berhak mengubah substansi pasal yang sudah disepakati dalam panitia kerja (panja).

"Kalau sudah disepakati panja seharusnya tidak boleh berubah, karena bukan kewenangan tim perumus sesuai peraturan tatib," ujar Yunus Husein, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ketika dihubungi, Selasa (24/8).