Kilas Berita

Empat rancangan undang-undang di bidang pertahanan dan keamanan yang tengah dan akan digodok oleh DPR saat ini harus dirombak total agar RUU tersebut berjalan sinergi jika telah disahkan, kata mantan Koordinator Kontras, Usman Hamid.

"Harus dilihat kembali apakah keempat RUU tersebut sudah pas dan tidak terjadi tumpang tindih dengan RUU yang lain. Apakah sudah ada perspektif integratif, seperti komponen cadangan (komcad), dibangun untuk mengatasi ancaman seperti apa," katanya di Jakarta, Rabu (25/8).

 

Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo berharap, RUU tentang zakat tidak dicampuradukkan dengan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak. Jika tidak, maka dikhawatirkan aturan yang kini masih digodok di DPR itu akan saling tumpang tindih dan menimbulkan multi persepsi pada publik.

“Ini persoalan yang sangat sensitif. Kalau ditanya pendapat saya pribadi, jangan mencampuradukkan masalah kewajiban umat muslim dalam mengeluarkan zakat dengan kewajiban sebagai warga negara dalam membayar pajak,” ungkapnya, seusai buka puasa di Gedung Ditjen Pajak, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (26/8).

Briptu Immanuel Simanjuntak sudah dimakamkan. Anggota polisi yang tertembak saat terjadi perampokan di CIMB Niaga Aksara Medan 18 Agustus lalu itu gugur dalam tugas. Kematian Immanuel menambah daftar anggota Polri yang meninggal saat menjalankan tugas negara. Sebelumnya ada Briptu Boas Woisiri, yang tewas di Aceh. Nahas juga menimpa dua anggota korps bhayangkara lain, Bripda Darmansyah dan Bripda Hendrik Kusumo, saat penangkapan teroris di Aceh.

Bagi para angota Polri tugas, negara memperhatikan hak-hak, termasuk ahli waris mereka. Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2010 (PP 42) Pemerintah memperjelas apa saja hak seorang anggota Polri saat bertugas dan apa saja yang diberikan negara jika anggota polisi meninggal dunia, hilang saat bertugas, atau diberhentikan dengan hormat. Perihal rumah dinas dan uang pensiun pun diatur dalam PP 42 ini.

Tim Perumus (TIMUS) RUU Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dinilai telah melanggar kewenangan. Karena tim yang terdiri dari 14 anggota DPR itu, tidak berhak mengubah substansi pasal yang sudah disepakati dalam panitia kerja (panja).

"Kalau sudah disepakati panja seharusnya tidak boleh berubah, karena bukan kewenangan tim perumus sesuai peraturan tatib," ujar Yunus Husein, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ketika dihubungi, Selasa (24/8).

RUU Akuntan Publik yang kini masih digodok pemerintah bersama Komisi XI DPR-RI menuai kontroversi. Akuntan publik yang tergabung dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menilai, materi RUU tersebut dapat mengancam keberadaan profesi akuntan publik di masa mendatang.

Sejumlah hal yang dikritisi oleh IAPI antara lain, aspek pengenaan sanksi pidana, pengaturan perizinan dan kewenangan pengaturan profesi oleh Menteri Keuangan, serta liberalisasi akuntan asing.

"Poin pengaturan sanksi pidana seperti tertuang pada pasal 63 dan 64 RUU Akuntan Publik bisa memunculkan duplikasi aturan, tumpang tindih, serta berpotensi memicu perbedaan interpretasi atas suatu permasalahan sehingga menimbulkan ketidakpastian,” ungkap Ketua Umum IAPI, Tya Adityasih, di Jakarta, Minggu (22/8).