Kilas Berita

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menginginkan adanya percepatan revisi Undang-Undang (UU) No18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mempermudah pengadaan daging sapi melalui impor.

"Saya meminta supaya dilakukan revisi UU segera mungkin, agar kita tidak menggunakan basis negara, tapi menggunakan basis zona," katanya saat ditemui seusai rapat koordinasi di Jakarta, Rabu.

Gita mengatakan proses revisi UU tersebut telah memasuki pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM) oleh Kementerian Pertanian dan diharapkan prosesnya selesai paling lambat akhir Januari 2014.

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perindustrian untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR yang berlangsung di Gedung Nusantara II DPR di Jakarta, Kamis.

"Dengan demikian seluruh fraksi dan anggota dewan menyetujui pengesahan RUU Perindustrian untuk menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin rapat paripurna tersebut.

Setelah tujuh tahun digodok dewan, rancangan Undang-Undang Desa akhirnya disahkan menjadi undang-undang di rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu 18 Desember 2013. Dengan UU ini, perangkat desa akan mendapat gaji dan tunjangan kesehatan.

"Selama ini kan dari belas kasih warga," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Rapat Paripurna pengesahan ini diwarnai peristiwa yang tak biasa. Dalam rapat ini, pimpinan rapat, Priyo Budi Santoso memperbolehkan semua anggota dewan menyebut nama beserta daerah pemilihan masing-masing. Selama ini, dalam rapat, anggota DPR tak pernah menyebut nama daerah pemilihannya.

DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 menjadi Undang-Undang, setelah dilakukan voting dalam Sidang Paripurna.

"Dari 369 anggota DPR yang hadir, sebanyak 221 orang setuju dan 148 menolak. Karena itu Perppu nomor 1 tahun 2013 disetujui menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung dalam Sidang Paripurna, di Gedung DPR Jakarta, Kamis.

Dalam voting itu, fraksi yang memilih opsi A atau setuju Perppu MK menjadi Undang-Undang, yaitu Fraksi Partai Demokrat sebanyak 129 orang, Fraksi Partai Golkar sebanyak 26 suara, PAN 28 suara, PPP 20 suara, dan PKB 18 suara.

Pemerintah akan merevisi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kerena dinilai menghambat pengelolaan pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyampaikan, sebenarnya undang-undang tersebut merupakan kewajiban kabupaten dan kota, tetapi pemerintah pusat tetap akan mengambil peran di dalamnya.

"Nantinya urusan pendidikan tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten kota, tetapi menjadi tanggung jawab bersama mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota," katanya saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2013 dan HUT ke-68 PGRI di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/2013).