Kilas Berita

LAMBANNYA pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty dapat mengganggu agenda kerja DPR dan pemerintah dalam membahas APBN-P 2016. Alotnya pembahasan RUU itu mengindikasikan tarik menarik kepentingan antara fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah.

"DPR sadar pemerintah butuh agar RUU ini segera disahkan. Patut diduga ini dijadikan alat politik transaksional oleh fraksi-fraksi di DPR. Bisa jadi ini juga balasan terhadap penundaan pembahasan revisi UU KPK oleh pemerintah," ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Bambang Abdul Sahid di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (7/4).

KOMITMEN partai politik (parpol) melalui fraksi-fraksi di lembaga legislatif sangat dibutuhkan dalam merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal itu penting mengingat waktu untuk pembahasan RUU tersebut hanya sekitar dua pekan.

Menurut rencana, RUU itu baru mulai dibahas pada 15 April mendatang, sementara masa sidang ke-4 DPR akan berakhir pada 29 April.

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang.

"Pembahasan ini karena implipikasi perubahan UU MD3 sebagai bahan persiapan MPR untuk mengadakan sidang umum untuk mengubah peraturan tatib MPR.

Kamis, 31 Maret 2016,

Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia telah melaksanakan 3 (tiga) sidang perkara, dengan  putusan sebagai berikut:

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi  Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

 

Download Putusan :

1. Putusan Nomor : 3_PUU-XIII_2015

2. Putusan Nomor : 134_PUU-XIII_2015

3. Putusan Nomor : 26_PUU-XIV_2016

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang.

"RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui DPR RI pada masa persidangan berikutnya, pada Agustus 2014," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, pada diskusi "Forum Legislasi: RUU RTRI" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Direktur Utama RRI Niken Widiastuti dan Direktur Teknik TVRI Syahrullah.