Kilas Berita

Rancangan Undang-Undang Perdagangan merupakan lompatan besar dan sejarah baru bagi bangsa Indonesia dalam mendorong perdagangan nasional yang lebih maju dan berkeadilan.

Demikian disampaikan Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan dalam siaran pers yang diterima ANTARA News, Kamis setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati isi substansi Rancangan Undang-Undang Perdagangan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani pengesahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seperti dikutip dari laman Seskab, Rabu (29/1/2014), yang menjelaskan mengenai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diantaranya disebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan,” bunyi Pasal 26 Ayat (3c,d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu.

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengklaim Rancangan Undang-undang Perdagangan sudah tidak lagi memuat pasal-pasal yang sangat memihak liberalisasi ekonomi, setelah dilakukannya revisi naskah akademis rancangan itu.

"Dari hasil revisi naskah akademis itu ada acuan DIM (Daftar inventarisasi masalah) per DIM. Sesuatu yang tidak kita sangka, ternyata liberalisasi itu telah berubah menjadi kepentingan nasional," kata Aria di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dodi Reza Alex Noerdin, mengatakan RUU KUHAP jangan sampai menjadi instrumen yang akan mengerdilkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, bila kemudian dalam RUU KUHAP itu kewenangan KPK dipangkas, dia tak sepakat.

"Marwah KPK harus tetap dijaga," kata Dodi, di Jakarta, Rabu 29 Januari 2014.

Menurutnya, desakan beberapa pihak yang meminta agar pembahasan RUU KUHAP sebaiknya dihentikan sementara dan bisa dilanjutkan lagi pada periode selanjutnya usai hasil pemilu 2014, dapat dipahami. Sebab, RUU KUHAP ini sangat krusial, maka pembahasannya pun tak boleh tergesa-gesa.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengusulkan sejumlah peraturan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Perdagangan yang akan mengatur tata tertib untuk pelaku usaha perdagangan melalui internet (e-commerce).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Srie Agustina, kepada ANTARA News di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, mengatakan pelaku usaha di internet nantinya harus memiliki unsur legalitas dan teridentifikasi.