Kilas Berita

Keluhan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menyatakan investasi terhambat karena over regulasi dalam 5 bulan terakhir. Keluhan itu diminta jangan dianggap sebagai angin lalu. Presiden harus bertindak segera mencari solusi atas masalah yang ada.

"Presiden harus serius melakukan reformasi regulasi," kata ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril saat dihubungi detikcom, Kamis (27/4/2017).

Jumlah tahanan/narapidana yang menembus 200 ribuan orang membuat anggaran makan mereka membengkak. Triliunan rupiah APBN digelontorkan per tahun untuk memberi makan penghuni LP/rutan, yang sebagian besar adalah pengguna narkotika.

"Dengan terus meningkatnya jumlah napi, beban APBN akan bertambah," kata peneliti Pusako Universitas Andalas, Khairul Fahmi, kepada detikcom, Senin (24/4/2017).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly meminta perguruan tinggi diurus yang tergabung dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) agar mereformasi kurikulum fakultas hukum untuk mencari lulusan yang siap beracara di kancah internasional.
"Saya sampaikan kepada para dekan saya me-reformasi juga kurikulum fakultas hukum, karena sekarang dunia kita sudah sangat global," kata Yasonna usai menerima jajaran pengurus APPTHI di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (21/4).

Rencana Kemenkum HAM merevisi PP 99/2012 dapat mengatasi over kapasitas penjara dalam jangka pendek. Dalam jangka menengah, masalah itu harus ditanggung oleh semua lini, dari DPR hingga aparat penegak hukum.

"Paket kebijakan reformasi hukum untuk membenahi masalah seputar Lapas ini pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 skema yaitu skema jangka menengah dan jangka pendek," kata Direktur Puskapsi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Senin (24/4/2017).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengingatkan para praktisi dan akademisi sarjana hukum seluruh Indonesia bahwa era masyarakat ekonomi ASEAN sudah membuat para praktisi hukum luar negeri masuk dan berpraktik di Indonesia dengan mudah.

Yasonna menggaris bawahi para praktisi hukum Indonesia sesungguhnya memiliki kesempatan yang sama untuk berpraktik di negara ASEAN lainnya, seraya mengutip Menteri Hukum Singapura yang sudah memberikan lampu hijau bagi para praktisi hukum Indonesia untuk berpraktik di negaranya.