Kilas Berita

Bagi wajib pajak (WP) yang ingin pengampunan pajak wajib mencabut permohonan restitusi dan sengketa pajak.

Dalam pasal 8 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak disebutkan selain memiliki nomor pokok wajib pajak, WP yang ingin memperoleh pengampunan pajak harus mencabut beberapa permohonan.

Permohonan tersebut meliputi permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi); pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang.

DPR telah mengesahkan UU Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang diusulkan pemerintah. Presiden Joko Widodo menyambut baik putusan tersebut.

"Alhamdullilah, tadi sudah selesai diberikan persetujuan oleh DPR dan pemerintah sekarang tinggal mensosialisasikan kepada yang diperkirakan mempunyai uang di luar negeri," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/6/2016).

Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali menggelar sidang paripurna pada Selasa, 28 Juni 2016. Salah satu pembahasan dalam sidang nanti adalah pengambilan keputusan atas Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Namun, jelang pengesahan RUU ini menjadi UU, beberapa fraksi masih menyampaikan nota keberatannya. Fraksi Partai Demokrat mengajukan nota keberatan atas sebagian pasal dan ayat dari RUU yang akan disahkan dalam rapat paripurna nanti. Salah satunya adalah tentang definisi pengampunan.

Lembaga Legislatif menyatakan kampanye penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang saat ini tengah digodok oleh Parlemen sebagai propaganda yang berlebihan.

Ketua Panitia Kerja RUU Pertembakauan Firman Subagyo mengatakan pembahasan RUU Pertembakauan merupakan aspirasi dan kebutuhan hukum berbagai pemangku kepentingan dan bisa memperbaiki regulasi dari berbagai aspek.

Pemerintah segera menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Sorong, Papua Barat, sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp5 triliun.

KEK Sorong nantinya ditujukan untuk industri di bidang pertanian, seperti CPO, kehutanan seperti plywood dan sawmill, pengolahan perikanan, pengolahan industri kimia sampai minyak dan gas.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pada prinsipnya Presiden Joko Widodo telah menyetujui penetapan Sorong sebagai KEK, dan memberikan waktu dua minggu kepada pemprov Papua Barat untuk memfinalisasi usulan mengenai lahan ke pemerintah pusat.