Kilas Berita

Para ahli hukum sepakat memperlonggar syarat remisi terpidana narkoba, tapi tak berlaku untuk gembong narkoba. Salah satu tujuannya yaitu mengurangi kelebihan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP).

"Saya setuju PP 99 direvisi, tapi tidak setuju untuk pengedar dan produsen narkoba," kata guru besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof I Nyoman Serikat Putra Jaya.

Over kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) memberikan dampak sistemik, salah satunya negara harus merogoh kocek triliunan rupiah untuk memberi makan tahanan dan narapidana. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum diminta selektif menahan orang untuk mencegah APBN terbuang sia-sia.

"Uang makan Rp 15 ribu per hari," kata Dirjen Pemasyarakatan I Wayan Dusak.

Hal itu disampaikan Dusak di depan para ahli hukum se-Indonesia di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis-Jumat (20-21/4/2017). Pertemuan itu dipimpin Menkumham Yasonna Laoly.

Seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui revisi Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengesahan ini turut dihadiri Menkominfo Rudiantara.

Hal tersebut terungkap dalam sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

"Kami menanyakan kepada seluruh sidang dewan yang kami hormati, apakah revisi Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?," tanya Agus kepada seluruh para Anggota Dewan yang hadir.

Menkum HAM Yasonna Laoly mengumpulkan para ahli hukum untuk membahas revisi aturan remisi terpidana narkoba. Saat ini, aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92/2009.

Berdasarkan agenda yang didapat detikcom, Kamis (20/4/2017), para ahli itu akan berkumpul di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan para ahli itu bertujuan agar Kemenkum HAM mendapatkan masukan khusus mengenai pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana narkotika serta konsep pelayanan tahanan di dalam Lapas dan Rutan.

Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menyetujui pengajuan penambahan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN)‎. Kesepakatan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna pada Rabu, 12 Oktober 2016.

‎"Kita meminta persetujuan Bamus untuk diterima (perpanjangan waktu pembahasan). Besok dibacakan di Paripurna," kata Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Politikus Demokrat itu menjelaskan, belum selesainya pembahasan RUU PPILN akibat beberapa faktor, di antaranya dari pihak pemerintah. Elemen pemerintah yang berkaitan langsung dengan permasalahan TKI yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BNP2TKI belum selaras terkait kewenangan.