Kilas Berita

JEMBER - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal A Mochtar berpendapat masalah pengaturan atau regulasi di Indonesia terletak pada jumlah peraturan menteri yang dibuat dan diberlakukan. Istilah yang dicoba dipopulerkan tentang kenyataan kebanyakan regulasi ini adalah "obesitas regulasi".

JEMBER, Sabtu (11/11/2017) - Setelah sebelumnya, Yasonna H. Laoly meresmikan peluncuran Ambulance Desa, Program satu-desa satu-ambulance sebagai salah satu wujud Pelayanan Kesehatan dari Pemkab. Jember, Jumat (10/10) siang, pada hari yang sama, dia juga membuka secara resmi Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke IV, bertempat di Aula PB. Sudirman Gedung Pemkab. Jember, malam.

Mengusung tema "Penataan Regulasi di Indonesia", Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 resmi dibuka Jumat (10/11) malam oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Konferensi yang rutin diselenggarakan sejak tahun 2014 ini dihadiri ratusan akademisi hukum, peneliti, praktisi dan pemangku kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri. Berlokasi di Jember, Jawa Timur, para peserta akan melakukan diskusi terarah untuk menghasilkan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan.

Masalah over regulation menjadi isu pembuka yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat menjadi pembicara kunci Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Nasional ke-4 di Jember, Sabtu (11/11). Teten menilai tidak ada keselarasan dalam pembentukan regulasi di berbagai tingkat.

Jakarta -- Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai bahwa produk regulasi di Indonesia belum tertata dengan baik sehingga menjadi terlalu banyak dan tidak efisien.