Kilas Berita

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang (UU).

Lambatnya penyelesaian RUU Pemilu diduga karena adanya kepentingan politik jangka pendek. Padahal, sudah saatnya Indonesia membangun sistem building konstitusi yang lebih baik untuk jangka panjang.

"Kalau dilihat dari tarik menarik yang ada, ini kan semuanya (RUU Pemilu) masih jadi kepentingan jangka pendek," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Juli 2017.

Jakarta - Pemerintah berencana merevisi PP 99/2012 tentang hak warga binaan dan Lapas untuk mengatasi over kapasitas Lapas. Saat ini proses revisi PP tersebut telah final, menunggu persetujuan presiden.

"PP 99 yang direvisi sudah mencapai taraf final. Insya Allah kita sudah dorong ke Setneg, tinggal menunggu persetujuan presiden," ujar Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana saat berkunjung ke Lapas Wirogunan, Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, Rabu (17/5/2017).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie meminta perdebatan penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017 diakhiri. Perdebatan semestinya diselesaikan melalui jalur konstitusional dan hukum.

"Jadi ini masalah kontroversial ini biarlah diperdebatkan di akademis," kata Jimly, Sabtu 15 Juli 2017.

Yogyakarta - Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, meninjau Lapas Wirogunan, Yogyakarta. Peninjauan ini dilakukan untuk mengkaji regulasi apa yang perlu diperbaiki terkait tata kelola lapas.


"Ini rutin. Dalam rangka pembinaan dan monitoring, dan memperbaiki regulasi. Regulasi apa saja yang perlu diperbaiki terkait dengan tata kelola lapas," kata Widodo kepada wartawan di Lapas Wirogunan, Jalan Taman Siswa, Yogyakarta Rabu (17/5/2017).